Soroti Pilkada, Rocky: Biar Tidak Ada Orang yang Jadi Tukang Martabak Lagi

Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi membuatnya banjir kritikan dari banyak pihak.

Salah satu kritikan itu datang dari pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangannya dengan Hersubeno Arief di channel YouTube Rocky Gerung Official.

Dalam obrolan virtual itu, Hersubeno dan Rocky saling tertawa menyikapi Pilkada dilanjutkan tetapi Pilkades yang ditunda.

"Mestinya yang ditunda itu Pilkudu (Pemilihan Kepala Dungu), " kata Rocky memulai obrolannya, Selasa (22/09/2020).

"Seharusnya satu paket, kalau Pilkades bisa ditunda kenapa Pilkada tidak? Jalan pikirannya sepertinya sepotong-sepotong, asal bunyi aja," sambungnya.

Dalam pandangan Rocky, pemerintah ngotot selenggarakan Pilkada karena berkaitan kuat dengan cukong-cukong politik.

Menurutnya, cukong-cukong itu punya kendali untuk memperpanjang izin investasi lewat ikut campurnya mereka di Pilkada.

"Jadi itu hal yang mendesak. Karena kalau tidak ada Pilkada berarti gubernur yang sudah disewa atau dijual oleh pengusaha dia tidak bisa buat aturan baru untuk izin-izin itu," lanjut Rocky.

Lebih dari itu, saat disinggung soal pencalonan Gibran dan Bobby dalam Pilkada tahun ini, Rocky melempar celetukan pedasnya.

Baca Juga: Pasha Ungu Kembali Fokus Jadi Penyanyi Usai Gagal Ikut Pilkada

"Faktor utama Pilkada tidak ditunda oleh Presiden adalah agar tidak ada orang yang balik lagi jadi tukang martabak," ujar Rocky dengan tertawa.

Hingga artikel ini diturunkan, unggahan Rocky Gerung Official itu telah ditonton hingga 34 ribu kali.

Opini dari warganet pun langsung membanjiri kolom komentar video berdurasi 13 menit 20 detik itu.

"Semua isi kepala Rezim udah ada di Tangan Rocky. Jadi mau bikin kebijakan apa aja arahnya udah ke baca ama Rocky. Keren ni Manusia Satu ini," kata akun Anak Ba**

"Ya begitulah, ironi. Negeri yang diperebutkan para cukong, mengenaskan," tulis pemilik akun fajarf***

"Mana berani tunda pilkada. Kemarin cukong kirim surat ke istana langsung ketar ketir si jokovid. Bukan tidak mungkin anak dan menantunya dibiayai cukong seperti mpud md bilang 92 persen kepala daerah dibiayai cukong. Jokovid boneka partai + boneka cukong. Terima saja fakta tersebut," timpal warganet lainnya Hans****