Diajak Istana Bergabung daripada Boikot Pilkada, FPI: Ogah!

Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, bahwa pihaknya tetap menyerukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda demi keselamatan masyarakat dari ancaman penyebaran virus corona.

Ia menyatakan, pihaknya enggan bergabung dengan pemerintah dengan membentuk satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan ketimbang harus memboikot Pilkada.

"Kami tetap pada pendirian menunda Pilkada. Ogah (bergabung)," kata Munarman saat dihubungi Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Terkait partisipasi penanganan virus corona di tengah masyarakat, Munarman, mengatakan, pihaknya sudah lebih dulu bergerak tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah.

"FPI selama ini sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan di berbagai kota, sudah membagikan masker, sudah membagikan bilik pemeriksaan, sudah membagikan berbagai vitamin," ungkapnya.

Bahkan menurutnya, pihaknya rela menghentikan berbagai macam aktivitas yang menimbulkan orang-orang berkerumun. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memutus penyebaran covid.

"Sudah menghentikan berbagai aktivitas yang bisa menyebabkan berkumpulnya massa seperti meniadakan acara milad yang biasanya dihadiri ratusan ribu orang. Jadi FPI sudah biasa mandiri dan independen," tuturnya.

Diajak Bergabung

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga: Cegah Covid-19, KPU Resmi Larang Konser di Pilkada 2020

Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan. Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.

"Jadi saya kira tidak perlu boikot. Kalau ingin berkontribusi terhadap agenda bangsa ini yang penting, maka lebih baik membentuk Satgas untuk membantu pemerintah untuk mengawasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah tim suksesnya dan sebagainya," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/9/2020).

Donny mengingatkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada serentak dibanding mengeluarkan maklumat.

Boikot Pilkada

Sebelumnya, kelompok ormas Islam yang terdiri FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respons atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.