Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa pemimpin oposisi Anwar Ibrahim perlu membuktikan bahwa dia mendapat suara mayoritas dari Anggota Parlemen (MP) untuk membentuk pemerintahan baru.
Menyadur Channel News Asia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin merilis pernyataan pers pada Rabu (23 September), beberapa jam setelah Anwar mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan baru.
Anwar tidak mengungkapkan daftar anggota parlemen yang bersamanya dan mengatakan bahwa dia hanya akan melakukannya setelah audiensi dengan kerajaan.
"Klaim ini sekarang perlu dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses tersebut, pernyataan Anwar hanyalah tuduhan belaka. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional tetap teguh dan saya Perdana Menteri yang sah." jelas Muhyiddin.
"Saya menyerukan kepada warga agar tetap tenang dalam situasi ini. Insya Allah masalah ini akan ditangani dengan baik sesuai proses hukum dan konstitusi Federal," tambahnya.
Dalam pernyataan terpisah, Istana Negara meminta warga Malaysia untuk tetap tenang karena negara itu masih memerangi pandemi Covid-19.
"Raja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendesak semua warga Malaysia agar tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka sambil mematuhi prosedur operasi standar kesehatan karena kami masih menghadapi bahaya Covid-19," jelas pihak Istana.
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa raja telah mendesak semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, terutama selama masa pandemi Covid-19.
Istana membenarkan bahwa raja dijadwalkan bertemu dengan Anwar Ibrahim pada hari Selasa. Dikatakan bahwa pertemuan itu ditunda karena raja jatuh sakit dan sedang menjalani perawatan di National Heart Institute.
Baca Juga: Rezim Muhyiddin Diklaim Sudah Jatuh, Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia?
Dalam pidato sebelumnya yang disiarkan televisi pada hari Rabu, Muhyiddin mengimbau warga Malaysia untuk menolak tindakan dari sekelompok kecil politisi yang menurutnya merusak stabilitas politik negara.
Muhyiddin mengatakan yang penting sekarang adalah pemerintahan yang stabil dan kuat yang didukung oleh rakyat.
"Ini penting agar berbagai inisiatif untuk memulihkan perekonomian dan membantu masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah," ujarnya dalam pidato tersebut.
Perdana menteri berkata: "Oleh karena itu, saya memohon kepada rakyat untuk menolak tindakan buta dari politisi tertentu yang dengan sengaja bermaksud untuk memengaruhi stabilitas politik bangsa serta rencana pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan dengan baik saat ini."
"Insya Allah kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya pada kekuatan semangat kita sebagai orang Malaysia ... semoga paket Kita Prihatin ini membawa manfaat yang besar bagi Anda." papar Muhyiddin.
Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan keuangan senilai 10 miliar ringgit (Rp 35,6 triliun) untuk membantu warga Malaysia melewati pandemi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem
-
Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana Sumatra Gratis, Mensesneg Pastikan Tak Ada Biaya
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
HAM Indonesia Alami Erosi Terparah Sejak Reformasi, 2025 Jadi Tahun Malapetaka
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka