Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa pemimpin oposisi Anwar Ibrahim perlu membuktikan bahwa dia mendapat suara mayoritas dari Anggota Parlemen (MP) untuk membentuk pemerintahan baru.
Menyadur Channel News Asia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin merilis pernyataan pers pada Rabu (23 September), beberapa jam setelah Anwar mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" untuk membentuk pemerintahan baru.
Anwar tidak mengungkapkan daftar anggota parlemen yang bersamanya dan mengatakan bahwa dia hanya akan melakukannya setelah audiensi dengan kerajaan.
"Klaim ini sekarang perlu dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses tersebut, pernyataan Anwar hanyalah tuduhan belaka. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional tetap teguh dan saya Perdana Menteri yang sah." jelas Muhyiddin.
"Saya menyerukan kepada warga agar tetap tenang dalam situasi ini. Insya Allah masalah ini akan ditangani dengan baik sesuai proses hukum dan konstitusi Federal," tambahnya.
Dalam pernyataan terpisah, Istana Negara meminta warga Malaysia untuk tetap tenang karena negara itu masih memerangi pandemi Covid-19.
"Raja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendesak semua warga Malaysia agar tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka sambil mematuhi prosedur operasi standar kesehatan karena kami masih menghadapi bahaya Covid-19," jelas pihak Istana.
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa raja telah mendesak semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, terutama selama masa pandemi Covid-19.
Istana membenarkan bahwa raja dijadwalkan bertemu dengan Anwar Ibrahim pada hari Selasa. Dikatakan bahwa pertemuan itu ditunda karena raja jatuh sakit dan sedang menjalani perawatan di National Heart Institute.
Baca Juga: Rezim Muhyiddin Diklaim Sudah Jatuh, Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia?
Dalam pidato sebelumnya yang disiarkan televisi pada hari Rabu, Muhyiddin mengimbau warga Malaysia untuk menolak tindakan dari sekelompok kecil politisi yang menurutnya merusak stabilitas politik negara.
Muhyiddin mengatakan yang penting sekarang adalah pemerintahan yang stabil dan kuat yang didukung oleh rakyat.
"Ini penting agar berbagai inisiatif untuk memulihkan perekonomian dan membantu masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah," ujarnya dalam pidato tersebut.
Perdana menteri berkata: "Oleh karena itu, saya memohon kepada rakyat untuk menolak tindakan buta dari politisi tertentu yang dengan sengaja bermaksud untuk memengaruhi stabilitas politik bangsa serta rencana pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan dengan baik saat ini."
"Insya Allah kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya pada kekuatan semangat kita sebagai orang Malaysia ... semoga paket Kita Prihatin ini membawa manfaat yang besar bagi Anda." papar Muhyiddin.
Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan keuangan senilai 10 miliar ringgit (Rp 35,6 triliun) untuk membantu warga Malaysia melewati pandemi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran