Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan kritikan keras atas penyataan Refly Harun terkait dengan alasan pencopotan Gatot Nurmantyo dari jabatannya sebagai Panglima TNI.
Ferdinand Hutahaean mencibir Pakar Hukum Tata Negara tersebut lantaran pernyataan yang dikemukakannya dinilai hanya sebatas asumsi belaka, tanpa disertai dengan fakta.
"Bung @ReflyHZ tidak malu sebagai orang terdidik, gelar mentereng, embel-embel pakar hukum, tapi memberikan statemen hanya berdasar asumsi tanpa fakta?" tulis Ferdinand lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu (26/9/2020).
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, Refly Harun selaku ahli tata negara seharusnya bisa lebih mengerti kebutuhan organisasi pemerintahan. Bukan malah mengeluarkan pernyataan tanpa dasar.
"Seorang ahli tata negara mestinya mengerti kebutuhan organisasi pemerintahan," lanjutnya.
Terakhir, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa pernyataan Refly Harun tersebut terlalu bodoh.
"Terlalu bodoh statement ini Bung!" tegasnya.
Untuk diketahui, belum lama ini Refly Harun mengunggah sebuah video di kanal YouTube miliknya. Video tersebut bertajuk 'Kontroversi Gatot Nurmantyo, Dipecat Gara-gara Film G30S/PKI!'.
Dalam video itu, Refly mengatakan bahwa pencopotan Gatot Nurmantyo tersebut tidak semata-mata terjadi karena ia mengintruksikan pemutaran Film G30S/PKI.
Baca Juga: Musni Umar: Tidak Benar Kalau Komunis Sudah Mati dan Tidak Diminati
"Isu mengenai PKI memang selalu dibawakan Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan. Memang berat bagi kita untuk menangkap secara persis apakah masih ada PKI ini. Tapi menarik, apa korelasi pemutaran G30S/PKI dengan pencopotan Gatot?" ungkapnya seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly, bisa ada korelasi antara pemutaran Film G30S/PKI dengan pencopotannya. Namun, ia menegaskan bahwa ada kemungkinan alasan lain Gatot Nurmantyo dicopot dari jabatannya.
Refly menuturkan bahwa pencopotan tersebut terjadi lantaran Gatot Nurmantyo berpeluang mengganggu konstelasi Pemilu 2019.
"Gatot adalah salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Presiden potensial pada waktu itu. Karena itu pensiunnya dipercepat, agar dia tidak jadi orang yang powerfull," ujarnya.
Diketahui dalam Pilpres 2019 lalu terdapat dua bakal calon Presiden dari kalangan militer yakni Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo.
Akan tetapi, nama Prabowo Subianto lebih populer lantaran ia mendapat dukungan dari masa 212.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Apa Saja Isi Tuntutan Demo Nepal? Bikin Presiden dan Perdana Menteri Mundur
-
Aliansi Ibu Indonesia: Ibu Pertiwi Berduka Akibat Kebijakan Elit dan Kekerasan Negara
-
5 Fakta Viral Jukir Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Patok Parkir Rp 30 Ribu, Ini Respon Wali Kota!
-
Pramono Anung Ungkap Reaksi Spontan Pasca Ojol Affan Tewas Dilindas Rantis Brimob
-
Geger! Fadhil Zon Digugat ke PTUN Jakarta soal Pernyataan Kontroversial Peristiwa Mei 1998
-
Pemerintah Tolak Tim Investigasi Independen Kasus Kematian Demo, Yusril: Proses Hukum Sudah Jalan
-
'Jangan Percaya IMF!' Ucapan Lama Menkeu Purbaya Sardewa Kini Jadi Bumerang?
-
Keterlibatan Pelajar Berunjuk Rasa Meningkat: Bukti Kesadaran Dini Melawan Sistem yang Menindas!
-
Detik-detik Pria Berjilbab Rampok Mobil Pajero Sport di Bandara
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan