Suara.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) merasa kecewa, terpukul, sekaligus dilecehkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Sebab, IKOHI mengaku selama ini mendukung Jokowi hingga menjabat selama dua periode sebagai presiden agar para pelaku pelanggar HAM berat tidak berkuasa.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IKOHI Zaenal Muttaqin menjelaskan, cikal bakal berdirinya IKOHI sendiri karena adanya tindakan operasi dari Tim Mawar yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto yang kekinian menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.
Setidaknya, akibat operasi Tim Mawar saat rezim orde baru sebanyak 23 orang tercatat hilang secara paksa dan hingga saat ini 13 diantarnya belum diketahui keberadaannya
"Itu yang tidak terbayangkan tentu saja apa yang kami rasakan sebagai organisasi orang hilang kemudian sebagai pendukung Jokowi dua periode untuk menuntaskan kasus yang menimpa atau yang dilakukan oleh Prabowo dan Tim Mawar, dan kita akhirnya tahu semakin banyak timnya Prabowo, Tim Mawar yang berada di kekuasaan," kata Zaenal dalam diskusi secara virtual, Minggu (27/9/2020).
Zaenal menilai, Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020 terkait pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar; Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat di lingkungan Kemenhan RI ialah bentuk penghinaan terhadap keluarga korban HAM berat.
Terlebih, mereka selama ini memberi dukungan kepada Jokowi agar para terduga kuat pelaku pelangggar HAM berat masa lalu seperti Prabowo, Wiranto dan lainnya tidak menduduki tampuk kekuasaan.
"Keputusan yang terakhir ini tentu ini menjadi tamparan keras bagi kami menjadi menambah luka tentu saja bagi keluarga korban," ujarnya.
"Ini bukan sekedar ingkar janji, tapi melecehkan kami semua, melecehkan para keluarga korban, para aktivis HAM, para aktivis 98," imbuhnya.
Baca Juga: Jabatan Baru Eks Tim Mawar Tuai Protes, Jokowi Disebut Menghina Korban HAM
Kendati begitu, meski merasa terpukul sekaligus kecewa, Zaenal menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang menuntut keadilan atas penuntasan kasus pelangggaran HAM berat kepada negara.
Dia tak ingin, semua yang telah diperjuangkan oleh keluarga korban selama 22 tahun ini sia-sia.
"Ini yang menjadi tugas kami dan tugas kita semua bahwa IKOHI akan terus mendesak supaya rekomendasi DPR tetap menjadi kewajiban Pemerintah Jokowi dan pemerintah tidak bisa berpaling, tidak bisa menggunakan alasan politik dan sebagainya," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta