Suara.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) merasa kecewa, terpukul, sekaligus dilecehkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Sebab, IKOHI mengaku selama ini mendukung Jokowi hingga menjabat selama dua periode sebagai presiden agar para pelaku pelanggar HAM berat tidak berkuasa.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IKOHI Zaenal Muttaqin menjelaskan, cikal bakal berdirinya IKOHI sendiri karena adanya tindakan operasi dari Tim Mawar yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto yang kekinian menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.
Setidaknya, akibat operasi Tim Mawar saat rezim orde baru sebanyak 23 orang tercatat hilang secara paksa dan hingga saat ini 13 diantarnya belum diketahui keberadaannya
"Itu yang tidak terbayangkan tentu saja apa yang kami rasakan sebagai organisasi orang hilang kemudian sebagai pendukung Jokowi dua periode untuk menuntaskan kasus yang menimpa atau yang dilakukan oleh Prabowo dan Tim Mawar, dan kita akhirnya tahu semakin banyak timnya Prabowo, Tim Mawar yang berada di kekuasaan," kata Zaenal dalam diskusi secara virtual, Minggu (27/9/2020).
Zaenal menilai, Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020 terkait pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar; Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat di lingkungan Kemenhan RI ialah bentuk penghinaan terhadap keluarga korban HAM berat.
Terlebih, mereka selama ini memberi dukungan kepada Jokowi agar para terduga kuat pelaku pelangggar HAM berat masa lalu seperti Prabowo, Wiranto dan lainnya tidak menduduki tampuk kekuasaan.
"Keputusan yang terakhir ini tentu ini menjadi tamparan keras bagi kami menjadi menambah luka tentu saja bagi keluarga korban," ujarnya.
"Ini bukan sekedar ingkar janji, tapi melecehkan kami semua, melecehkan para keluarga korban, para aktivis HAM, para aktivis 98," imbuhnya.
Baca Juga: Jabatan Baru Eks Tim Mawar Tuai Protes, Jokowi Disebut Menghina Korban HAM
Kendati begitu, meski merasa terpukul sekaligus kecewa, Zaenal menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang menuntut keadilan atas penuntasan kasus pelangggaran HAM berat kepada negara.
Dia tak ingin, semua yang telah diperjuangkan oleh keluarga korban selama 22 tahun ini sia-sia.
"Ini yang menjadi tugas kami dan tugas kita semua bahwa IKOHI akan terus mendesak supaya rekomendasi DPR tetap menjadi kewajiban Pemerintah Jokowi dan pemerintah tidak bisa berpaling, tidak bisa menggunakan alasan politik dan sebagainya," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 7 Oktober 2025: Waspada Hujan Lokal di Sejumlah Kota
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
-
KPK Pulangkan Alphard yang Disita dari Eks Wamaneker Noel, Kok Bisa?
-
Prabowo Singgung Kerugian Tambang Ilegal Rp300 Triliun, Gestur Bahlil Colek Rosan Jadi Sorotan!
-
Perkara Diklakson, Anggota Ormas Gebuki Warga di Kramat Jati: Dijenggut, Diseret hingga Bonyok!
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?
-
Keuntungan PAM JAYA jika Berubah Status Perseroda, Salah Satunya Ini!
-
Kemenpar Gelar SEABEF 2025, Forum Perdana Bahas Industri Event Asia Tenggara dan Tantangannya
-
Uji Keabsahan Penangkapan, Sidang Praperadilan Delpedro Cs Bakal Digelar 17 Oktober