Suara.com - Beredar sebuah pendapat yang menyebut bahwa untuk mengetahui Indonesia negara komunis atau bukan adalah dengan melihat keberanian pemerintah memutar film G30S/PKI.
Sebuah akun Instagram @alif_lam_mim mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut:
"UNTUK MENGETAHUI BAHWA “INDONESIA” ITU… NEGARASA *KOMUNIS. ATAU NEGARA *NKRI. ITU SANGATLAH MUDAH ! CARA CUKUP PUTAR FILM G 30 /S PKI. SECARA NASIONAL… KALAU PEMERINTAH GA BERANI !!!! BERARTI INI SUDAH NEGARA KOMUNIS. SIMPLE KAN CARANYA… #Q AGENG".
Lantas benarkah jika pemerintah tak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti Indonesia menjadi negara komunis?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id --jaringan Suara.com, klaim yang menyatakan jika pemerintah tidak berani memutar film Pengkhianatan G30S/PKI berarti adalah tanda Indonesia negara komunis adalah klaim yang keliru.
Faktanya, penghentian pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1998 dilakukan atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI) lantaran dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Marsekal Saleh Basarah, seorang tokoh dari TNI menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah meminta ahar film tersebut tidak diputar lagi.
Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.
Baca Juga: Sinopsis Film Jagal, Perjalanan dan Imajinasi Kelompok Pembunuh
Kemudian pada tahun 2017 baru film Pengkhianatan G30S/PKI kembali diputar untuk umum.
Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.
“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.
“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
Berita Terkait
-
Sinopsis Film Jagal, Perjalanan dan Imajinasi Kelompok Pembunuh
-
Dulu PKI Suka Nuduh Lawan Antek Nekolim, Communist-Phobia, 7 Setan Desa
-
Mau Dipolisikan usai Tulis Dalang G30S PKI Belum Jelas, Ini Kata Ruangguru
-
Fadli Zon: Saya Menganjurkan Masyarakat Nonton Film G30S/PKI
-
CEK FAKTA: Benarkah Pilkada Tak Ditunda tapi Pilpres Ditunda 7 Tahun Lagi?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
8 Fakta Serangan Donald Trump ke Paus Leo XIV yang Tak Henti-Henti
-
Berani! Anggota DPR Polandia Pamer Bendera Israel Bergambar Nazi di Sidang Parlemen
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru