Suara.com - Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Muhammad Sirojuddin Syamsuddin buka suara dengan adanya aksi penentangan yang dilakukan beragam organisasi masyarakat terhadap acara kelompok tersebut di Kota Surabaya pada Senin (28/9/2020).
Pria yang akrab disapa Din Syamsuddin itu mencurigai ada pihak yang mengucurkan dana untuk kelompok penentang tersebut.
Din mengatakan, KAMI lahir untuk berjuang menegakkan Pancasila dan melakukan kritik terhadap pemerintah yang memasung kebebasan rakyat.
Kalau sampai akhirnya ada pihak yang menolak, dia menganggap hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang salah terhadap KAMI.
"Bahwa kemungkinan ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI (seperti, kasus bocornya proposal mahasiswa di Surabaya), KAMI tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapinya," kata Din dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Selasa (29/9/2020).
Padahal, Din mengungkapkan, KAMI bahkan melayangkan kritik kepada pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19.
KAMI mendesak pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat ketimbang mendahulukan kepentingan ekonomi dan politik.
Meski begitu, Din mengklaim pengikut KAMI yang ada di seluruh Indonesia lebih memilih untuk memaafkan kelompok-kelompok yang benci terhadapnya. Tetapi, Din juga tidak menutup untuk mengambil jalur hukum, apabila ada yang berbuat hingga melampaui batas.
"Namun yang pasti, jika ada pihak lain yang melampaui batas dan melanggar hukum, KAMI tidak segan-segan untuk memprosesnya ke jalur hukum, demi tegaknya negara hukum," katanya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menggelar aksi bersama menolak rencana silaturahmi dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Senin (28/9/2020).
Baca Juga: Din Syamsuddin Sebut Polisi Tak Adil Bubarkan Acara KAMI di Surabaya
Mereka juga mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut. Seperti dikatakan Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik (JMMP) Kota Surabaya, Ismail Busro.
Menurutnya, langkah Polda Jatim dalam membubarkan deklarasi KAMI sangat tepat.
Sebab selain membahayakan warga terkait penyebaran Covid-19 juga gerakan itu memanfaatkan kondisi yang lagi prihatin melawan wabah dengan misi politis.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," katanya.
Kemudian Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I). Ketua FK3I, Gus Maftuh sangat mendukung pembubaran deklarasi KAMI di Surabaya.
Di samping pemberitahuan tempat yang tidak valid, kegiatan KAMI hanya gerakan politik yang berkedok moral dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku sebagai tokoh nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka