Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan pemerintah tak pernah melarang pemutaran film G30S PKI. Denny menyebut pemutaran G30S PKI merupakan salah satu referensi sejarah.
"Tidak pernah ada larangan, itu referensi sejarah satu diantara berbagai referensi lainnya kan banyak-banyak referensi sejarah," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/9/2020).
Pernyataan Donny sekaligus untuk menanggapi polemik pemutaran Film G30S PKI yang kembali mencuat menjelang 30 September.
Ia kemudian menilai tidak ada yang salah dalam pemutaran kembali film G30S PKI. Ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki banyak opsi untuk memahami sejarah G30S/PKI.
"Jadi saya kira sebagai referensi sejarah sah-sah saja toh masyarakat kan sekarang punya banyak opsi untuk memahami sejarah G30S/PKI," ucap dia.
Selain itu ia juga menilai masyarakat sudah cerdas memilih dan memilah informasi sejarah G30S/PKI.
"Tidak ada larangan sama sekali, semua rujukan sejarah. Sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan itu silahkan saja diputar karena masyarakat sudah sangat cerdas memilih dan memilah sumber informasi," katanya.
Berita Terkait
-
Dewi Irawan Ungkap di Balik Layar Film G30S PKI, Ibunda Ikut Terlibat
-
Nobar Film G30S/PKI Tak Direstui Polisi, PA 212 Protes
-
Daerah Rawan Corona, Polres Magelang Raya Tak Izinkan Nobar Film G30S/PKI
-
Jansen PD: Uang dan Kekuasaan Sudah Diberi, Masak Atur Harga Swab Tak Bisa!
-
Sejarah Hari Jantung Sedunia: Penyakit Tidak Menular Paling Berbahaya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
Terkini
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Sentil Pemerintah di DPR, Rhoma Irama Jadikan Demam Korea Cermin Sukses Industri Kreatif