Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan pemerintah tak pernah melarang pemutaran film G30S PKI. Denny menyebut pemutaran G30S PKI merupakan salah satu referensi sejarah.
"Tidak pernah ada larangan, itu referensi sejarah satu diantara berbagai referensi lainnya kan banyak-banyak referensi sejarah," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/9/2020).
Pernyataan Donny sekaligus untuk menanggapi polemik pemutaran Film G30S PKI yang kembali mencuat menjelang 30 September.
Ia kemudian menilai tidak ada yang salah dalam pemutaran kembali film G30S PKI. Ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki banyak opsi untuk memahami sejarah G30S/PKI.
"Jadi saya kira sebagai referensi sejarah sah-sah saja toh masyarakat kan sekarang punya banyak opsi untuk memahami sejarah G30S/PKI," ucap dia.
Selain itu ia juga menilai masyarakat sudah cerdas memilih dan memilah informasi sejarah G30S/PKI.
"Tidak ada larangan sama sekali, semua rujukan sejarah. Sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan itu silahkan saja diputar karena masyarakat sudah sangat cerdas memilih dan memilah sumber informasi," katanya.
Berita Terkait
-
Dewi Irawan Ungkap di Balik Layar Film G30S PKI, Ibunda Ikut Terlibat
-
Nobar Film G30S/PKI Tak Direstui Polisi, PA 212 Protes
-
Daerah Rawan Corona, Polres Magelang Raya Tak Izinkan Nobar Film G30S/PKI
-
Jansen PD: Uang dan Kekuasaan Sudah Diberi, Masak Atur Harga Swab Tak Bisa!
-
Sejarah Hari Jantung Sedunia: Penyakit Tidak Menular Paling Berbahaya
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor