Suara.com - Pengacara HAM Veronica Koman angkat bicara mengenai aksi diplomat muda RI yang memberikan jawaban telak kepada Vanuatu di sidang umum PBB terkait HAM Papua.
Veronica Koman mengaku gemas dengan aksi diplomat muda yang membantah tuduhan Vabuatu terkait adanya pelanggaran HAM di Papua.
Hal itu disampaikan oleh Veronica melalui akun Twitter miliknya @veronicakoman.
"Gemesin ya lama-lama," kata Veronica Koman seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/9/2020).
Dalam cuitannya, Veronica Koman membongkar rahasia alasan dipilihnya diplomat muda untuk menjawab isu pelanggaran HAM Papua di sidang umum PBB.
"Tahu enggak kenapa itu diplomat muda semua yang disuruh untuk baca skrip jawaban?" tanya Veronica.
Untuk diketahui, hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB selalu dibahas mengenai adanya pelanggaran HAM Papua.
Dalam sidang tersebut, tudingan mengenai pelanggaran HAM Papua selalu dijawab oleh diplomat muda.
Veronica menyebut, alasan dipilihnya diplomat muda untuk membacakan skrip jawaban karena para diplomat senior malu dengan jawaban di skrip tersebut.
Baca Juga: Diplomat RI Dikritik GPAN: Apa Benar Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua?
"Karena yang diplomat senior malu kalau mesti pakai bahasa katrok gitu di forum UN. Kayak enggak tahu adat UN. Nah yang muda dah tuh ditumbalin buat maju," ungkapnya.
Vanuatu Protes HAM Papua
Vanuatu kembali menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua oleh pemerintah dan militer Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (26/9) akhir pekan lalu
Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyinggung adanya pelanggaran HAM, dan menyatakan tidak senang dengan cara Indonesia bersikap atas tuduhan yang mereka luncurkan.
Suara Vanuatu untuk memperjuangkan hak asasi bangsa Papua bukan kali pertama dilontarkan oleh negara yang luasnya hampir sama dengan Pulau Maluku tersebut.
Namun, diplomat-diplomat Indonesia hanya menjawab secara retorika, bahkan menuduh Vanuatu memunyai kepentingan politik di balik kegigihan mereka menyuarakan pelanggaran HAM di Papua.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji