Suara.com - Presiden Jokowi berkukuh tetap menggelar Pilkada serentak di banyak daerah tahun 2020, meski pandemi virus corona covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Hal itu tak hanya menimbulkan kekhawatiran mengenai protokol kesehatan yang mudah dilanggar, tapi juga massifnya penyebaran hoaks.
Sebab, pandemi secara tak langsung erat terkait susahnya masyarakat mendapat informasi benar.
Namun, Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengatakan kekhawatiran tersebut bukan tanpa solusi.
Ia mengatakan, persebaran hoaks, terutama yang memakai medium media massa pada masa Pilkada 2020, bisa ditangkal melalui peran pengawasan aktif oleh publik.
"Memang, peran publik harus mengontrol, laporkan misalnya bila ada temuan-temuan manipulasi kepada Dewan Pers," kata Suwarjono dalam diskusi daring AJI ngopi online bareng VOA dengan tema 'Mengupas Jurnalisme Pengecekan Fakta Dalam Menopang Indrustri Media', Kamis (1/10/2020).
Secara teknis, kata Suwarjono, terdapat tahapan yang mudah ditempuh publik bila menemukan informasi meragukan terkait pilkada.
Tahap pertama, publik bisa memverifikasi informasi itu ke sumber publikasinya, semisal media massa.
Tahap kedua, bila produsen berita itu tidak memberikan tanggapan, publik bisa mengadukannya ke Dewan Pers RI.
Baca Juga: Bela Nelayan, AJI Makassar dan WALHI Sulsel Diserang Konten Palsu
"Dewan Pers saya kira akan merespons secara baik, karena banyak alat untuk menerima laporan. Misalnya via email, WhatsApp. Dewan Pers akan memeriksa pengaduan itu sesuai tingkat keparahannya," kata Suwarjono.
Dalam forum yang sama, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika, mengatakan, jawaban atas massifnya pemberitaan yang tak jelas adalah kemampuan literasi publik itu sendiri.
"Literasi publik soal bagaimana secara mandiri mampu memilih materi-materi pemberitaan yang misleading, misinformasi," kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, publik juga bisa secara mandiri menentukan pilihan mana pemberitaan serta media massa yang berkualitas dan sebaliknya.
"Kita sebagai publik, sebagai warganet, yang pada akhirnya menjadi jawaban tentang hal itu. Publik lah yang bisa menyelamatkan banjir misinformasi-misinformasi ini," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
-
Prabowo Dengar, Alasan Kader Gerindra Menjerit Tolak Budi Arie
-
Yusril Beberkan Rencana 'Pemutihan' Nama Baik Napi, Ini Beda Rehabilitasi dan Hapus Pidana
-
Transjakarta Belum Bisa PHK Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan, Tunggu Bukti Baru
-
Geledah Dinas Pendidikan Riau, KPK Cari Jejak Bukti Korupsi di Balik Kasus Pemerasan Gubernur