Suara.com - Seorang anak laki-laki di India memakai kostum Mahatma Gandhi saat menjalani tes virus corona. Ia mengaku punya tujuan tersendiri dengan aksinya ini.
Menyadur India Times, Kamis (1/10/2020), bocah asal Rajkot ini rupanya ingin meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tes Covid-19.
Berdasarkan foto yang diunggah oleh akun Twitter ANI, anak laki-laki berusia 10 tahun itu menyambangi tempat uji dengan berbalut kain putih dan memakai masker.
Tak hanya itu, ia juga memakai kacamata bundar dan membawa tongkat, khas tokoh penting dalam kemerdekaan India tersebut.
Agar semakin mirip, bocah yang tak disebutkan namanya itu bahkan membalut kepalanya dengan kain yang menutup seluruh rambutnya, supaya menimbulkan kesan gundul seperti Gandhi.
Dengan penampilannya ini, ia mengaku ingin mengimbau orang-orang untuk tidak merasa takut ketika harus menjalani tes swab.
"Hasil swabku baru saya diambil untuk uji Covid-19. Orang-orang harusnya tak perlu khawatir dengan tes ini," kata bocah ini, mengutip laporan ANI.
"Negara kita akan sehat hanya jika kita bekerja sama," sambungnya.
Hingga kini, India masih menjadi salah satu negara dnegan pertambahan kasus virus corona terbanyak, dengan 2.317 infeksi baru pada Kamis (1/10).
Baca Juga: Termakan Janji Pekerjaan, Ayah Tega Jual Anak Gadisnya Seharga Rp 600 Ribu
Berdasarkan data dari Worldometers, negara ini mencatatkan total 6.312.584 kasus virus corona dengan 98,708 kematian, menempatkan India di peringkat kedua jumlah infeksi terbanyak di dunia.
Kendati sebaran kasus pemerintah masih tinggi, Kementeria Dalam Negeri India berencana membarikan izin pembukaan kembali sekolah, bioskop, dan kolam renang.
Keputusan ini hadir meski para ahli menilai negara berpenduduk 1,3 miliar itu telah berada di jalur paling terinfeksi.
Namun pemerintah secara bertahap ingin memulai kembali kegiatan untuk menyelamatkan ekonomi yang terpukul parah akibat penguncian wilayah selama beberapa bulan kemarin.
Kelas untuk siswa berusia 14 hingga 17 tahun diizinkan untuk kembali ke sekolah di beberapa negara bagian sejak minggu lalu.
"Untuk pembukaan kembali sekolah dan lembaga pembinaan, pemerintah (negara bagian dan teritori) telah diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan setelah 15 Oktober secara bertahap," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dikutip dari Channel News Asia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian