Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengklaim 90 persen rakyat Papua tidak mempersoalkan otonomi khusus (otsus).
Isu pemerintah tidak mau memperpanjang otsus kata Mahfud, hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja.
Mahfud mengungkapkan dirinya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendengarkan beragam pandangan. Mulai dari majelis rakyat Papua, DPRP, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Lebih dari 90 persen rakyat Papua itu tidak mempersoalkan Otsus. Itu kan yang ngomong-ngomong hentikan Otsus tak usah diperpanjang itu kan hanya orang-orang tertentu saja dan medsos tertentu saja," kata Mahfud kepada wartawan melalui virtual, Jumat (2/10/2020).
Sementara itu, Mahfud menyebut pemerintah tidak melakukan perpanjangan terhadap Otsus Papua karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
"Ini kesimpulan pemerintah, tidak ada perpanjangan Otsus Papua. Karena Otsus Papua itu sudah berlaku tanpa diperpanjang jadi jangan berspekulasi kami menolak perpanjangan Otsus," ujarnya.
Justru pemerintah hanya merevisi pasal 34 yakni tentang dana Otsus. Kata Mahfud, dana Otsus yang sekarang itu bakal habis masa berlakunya pada 2021. Kalau tidak direvisi, artinya dana Otsus tidak bisa sah secara hukum.
Revisi tersebut juga disampaikan Mahfud sesuai dengan permintaan rakyat Papua yang ingin besaran dana Otsus dinaikan.
"Minta naik, ayok. Kita naikkan sekarang 2,25 persen dari DAU. Naik. Cuma permintaan rakyat Papua juga supaya pengeluarannya langsung dirasakan oleh rakyat," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
Berita Terkait
-
Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
-
Amnesty Ungkap Lokasi Penembakan Pendeta Yeremia oleh Diduga TNI di Papua
-
DPD Ragukan Tim Investigasi Kasus Intan Jaya Papua Bentukan Mahfud MD
-
Bentuk TGPF Kasus Intan Jaya Papua, Pemerintah Tak Libatkan Komnas HAM
-
Pemerintah Bentuk TGPF Intan Jaya, Mahfud Tunjuk Benny Mamonto Jadi Ketua
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan