Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengklaim 90 persen rakyat Papua tidak mempersoalkan otonomi khusus (otsus).
Isu pemerintah tidak mau memperpanjang otsus kata Mahfud, hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja.
Mahfud mengungkapkan dirinya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendengarkan beragam pandangan. Mulai dari majelis rakyat Papua, DPRP, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Lebih dari 90 persen rakyat Papua itu tidak mempersoalkan Otsus. Itu kan yang ngomong-ngomong hentikan Otsus tak usah diperpanjang itu kan hanya orang-orang tertentu saja dan medsos tertentu saja," kata Mahfud kepada wartawan melalui virtual, Jumat (2/10/2020).
Sementara itu, Mahfud menyebut pemerintah tidak melakukan perpanjangan terhadap Otsus Papua karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
"Ini kesimpulan pemerintah, tidak ada perpanjangan Otsus Papua. Karena Otsus Papua itu sudah berlaku tanpa diperpanjang jadi jangan berspekulasi kami menolak perpanjangan Otsus," ujarnya.
Justru pemerintah hanya merevisi pasal 34 yakni tentang dana Otsus. Kata Mahfud, dana Otsus yang sekarang itu bakal habis masa berlakunya pada 2021. Kalau tidak direvisi, artinya dana Otsus tidak bisa sah secara hukum.
Revisi tersebut juga disampaikan Mahfud sesuai dengan permintaan rakyat Papua yang ingin besaran dana Otsus dinaikan.
"Minta naik, ayok. Kita naikkan sekarang 2,25 persen dari DAU. Naik. Cuma permintaan rakyat Papua juga supaya pengeluarannya langsung dirasakan oleh rakyat," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
Berita Terkait
-
Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
-
Amnesty Ungkap Lokasi Penembakan Pendeta Yeremia oleh Diduga TNI di Papua
-
DPD Ragukan Tim Investigasi Kasus Intan Jaya Papua Bentukan Mahfud MD
-
Bentuk TGPF Kasus Intan Jaya Papua, Pemerintah Tak Libatkan Komnas HAM
-
Pemerintah Bentuk TGPF Intan Jaya, Mahfud Tunjuk Benny Mamonto Jadi Ketua
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama
-
Dari Paris, Prabowo Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Titiek Soeharto
-
Bayar atau Babak Belur: Mengapa Premanisme Tanah Abang Tak Pernah Benar-Benar Hilang?
-
Izin ke Amerika Serikat, Negara Tetangga Ingin Beli Lebih Banyak Minyak dari Rusia
-
AS dan Iran Dikabarkan Akan Kembali ke Meja Perundingan di Pakistan Akhir Pekan Ini