Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengklaim 90 persen rakyat Papua tidak mempersoalkan otonomi khusus (otsus).
Isu pemerintah tidak mau memperpanjang otsus kata Mahfud, hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja.
Mahfud mengungkapkan dirinya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendengarkan beragam pandangan. Mulai dari majelis rakyat Papua, DPRP, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Lebih dari 90 persen rakyat Papua itu tidak mempersoalkan Otsus. Itu kan yang ngomong-ngomong hentikan Otsus tak usah diperpanjang itu kan hanya orang-orang tertentu saja dan medsos tertentu saja," kata Mahfud kepada wartawan melalui virtual, Jumat (2/10/2020).
Sementara itu, Mahfud menyebut pemerintah tidak melakukan perpanjangan terhadap Otsus Papua karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
"Ini kesimpulan pemerintah, tidak ada perpanjangan Otsus Papua. Karena Otsus Papua itu sudah berlaku tanpa diperpanjang jadi jangan berspekulasi kami menolak perpanjangan Otsus," ujarnya.
Justru pemerintah hanya merevisi pasal 34 yakni tentang dana Otsus. Kata Mahfud, dana Otsus yang sekarang itu bakal habis masa berlakunya pada 2021. Kalau tidak direvisi, artinya dana Otsus tidak bisa sah secara hukum.
Revisi tersebut juga disampaikan Mahfud sesuai dengan permintaan rakyat Papua yang ingin besaran dana Otsus dinaikan.
"Minta naik, ayok. Kita naikkan sekarang 2,25 persen dari DAU. Naik. Cuma permintaan rakyat Papua juga supaya pengeluarannya langsung dirasakan oleh rakyat," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
Berita Terkait
-
Kantor Disnaker di Papua Dibakar, Polisi Lepaskan Tembakan
-
Amnesty Ungkap Lokasi Penembakan Pendeta Yeremia oleh Diduga TNI di Papua
-
DPD Ragukan Tim Investigasi Kasus Intan Jaya Papua Bentukan Mahfud MD
-
Bentuk TGPF Kasus Intan Jaya Papua, Pemerintah Tak Libatkan Komnas HAM
-
Pemerintah Bentuk TGPF Intan Jaya, Mahfud Tunjuk Benny Mamonto Jadi Ketua
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel
-
Sabtu Pagi Teheran Dibom, Sabtu Sore Iran Langsung Kirim Rudal ke Israel
-
Kedubes Iran di Indonesia Kecam Serangan AS-Israel, Sebut Pelanggaran Berat Piagam PBB
Terkini
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Pangkalan AS, Timur Tengah di Ambang Eskalasi
-
Satu Warga Abu Dhabi Tewas, Uni Emirat Arab Ancam Balas Serangan Iran
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Kenapa Pakistan Deklarasikan Perang ke Afghanistan? Ini 5 Faktanya
-
BGN Tegaskan Info Pembukaan PPPK Tahap 3 Hoaks, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan
-
KPK Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 M Gubernur Kaltim, Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel
-
Sabtu Pagi Teheran Dibom, Sabtu Sore Iran Langsung Kirim Rudal ke Israel
-
Parade Harmoni Imlek Nusantara 2026 Digelar Sore Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng