Suara.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menentang rencana pemasangan stiker di rumah yang diizinkan pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri. Pasalnya rencana ini memberikan dampak psikologis masyarakat.
Politisi Nasdem Jupiter menduga nantinya masyarakat malah tak mau melapor jika terjangkit corona. Sebab mereka tak mau jika rumahnya harus dipasangi stiker tanda isolasi mandiri.
"Saya kawatir justru masyarakat tidak akan melapor ke Gugus tugas Covid-19. Karena prosedur harus dengan pemasangan stiker dirmh untuk Prosedur isolasi mandiri," kata Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2020).
Ia juga menyebut masyarakat malah akan merasa malu dan takut dengan dipasangnya stiker itu. Akhirnya jika tak melapor, malah menghambat proses penanganan corona di Jakarta.
"Justru masyarakat tidak akan melapor ke gugus tugas Covid-19 karna takut dan malu," ujarnya.
Karena itu, ia menilai pemasangan stiker tak perlu sampai dilakukan. Jupiter menyarankan agar pengawasan kesehatan dan protokol kesehatan secara ketat oleh petugas di lingkungan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri.
"Mending dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kesehatannya sampai benar-benar pulih dan akan di bantu pemantauan oleh Gugus tugas di Tingkat RW/RT," tuturnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap kebijakan memasangkan stiker tetap harus dijalankan.
Ia mengatakan semua orang di kawasan itu harus tahu bahwa ada seseorang yang terpapar tengah menjalani isolasi di rumah. Dengan demikian maka masyarakat sekitar bisa menyadari virus corona berada di dekat mereka.
Baca Juga: Sudah Disegel, Diskotek Top 10 Didenda Rp 25 Juta karena Nekat Beroperasi
"Terkait dengan rumah-rumah yang isolasi mandiri memang harus dipastikan, semua harus tahu bahwa di rumah itu ada anggota keluarga yang memang terpapar," ujar Riza di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).
Dengan mengetahui ada orang yang positif corona di dekatnya, maka masyarakat disebut Riza bisa lebih waspada. Mereka akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan lebih disiplin.
"Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita ada yang terpapar supaya kita semua ke depan lebih waspada, lebih hati-hati lagi," jelasnya.
Berita Terkait
-
Optimalisasi Pembangunan, DPRD DKI Dorong Percepat Penyerahan Aset Fasos Fasum
-
Data Bansos Amburadul, DPRD DKI Khawatir Bantuan Meleset dari Warga Miskin
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Baru Dilantik, Suhud Alynudin Bongkar Kondisi APBD Jakarta: Masih Defisit, Perlu Cari Cuan!
-
Komitmen pada Agenda Strategis Pembangunan, DPRD DKI Jakarta Fokus pada Pengelolaan Sampah
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!