Suara.com - Daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diminta untuk melakukan rapat koordinasi (rakor), baik secara reguler maupun secara insidentil. Hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas kendali sosial yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19, terutama pada masa kampanye.
Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, saat memberikan keterangan pers usai kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Kita ingin menguji mesin kendali sosial oleh pemerintah, bekerja (atau) tidak, di tengah euforia masyarakat ingin berkampanye. Di mindset lama, namanya kampanye itu adalah show of force, ngumpulin orang. Di pandemi ini, kerumunan tidak boleh, sangat dibatasi dan kemudian didorong untuk kampanye-kampanye virtual,” tuturnya, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Tito berharap, agar tim sukses atau pendukung pasangan calon (paslon) bergerak ke masyarakat sebagai agen perlawanan terhadap Covid-19. Misalnya dengan menyosialisasikan visi-misi paslon dalam mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara virtual, membagikan masker, dan lain-lain.
“Bayangkan kalau itu terjadi, pembagian masker secara massal, hand sanitizer secara massal, sabun secara massal, tempat- tempat cuci tangan secara massal, di mana-mana, maka persepsi publik kepada pilkada akan baik. Kita bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19,” jelasnya.
Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak atas tertibnya pelaksanaan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September 2020. Pada momen yang dinilai krusial tersebut tidak terjadi kerumunan massa secara masif dan signifikan.
Menurutnya, hal itu menandakan bahwa 'mesin' pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan optimal dalam mengendalikan Pilkada Serentak 2020 agar aman dari Covid-19.
“Mesin ini berjalan relatif baik, karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tanggal 4 dan 6 (September 2020). Kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor, gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti,” pungkas Tito.
Baca Juga: Mendagri Tito Lantik Empat Pejabat Kemendagri Jadi Pjs Gubernur
Berita Terkait
-
KPU: Masih Ada Paslon Langgar Ketentuan PKPU di Tengah Pendemi
-
Rekor Klaster Terbanyak Kendal, 92 Santri Positif Covid-19 dan 1 Meninggal
-
Tambah 20 Kasus Baru, 4 Pasien Positif COVID-19 di DIY Meninggal Dunia
-
Gelar Simulasi Penerapan Protokol saat Pemungutan Suara, KPU Temui Kendala
-
Donald Trump dan Ibu Negara Positif Covid-19, Netizen: Anggap Aja Hoax
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian