Suara.com - Daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diminta untuk melakukan rapat koordinasi (rakor), baik secara reguler maupun secara insidentil. Hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas kendali sosial yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19, terutama pada masa kampanye.
Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, saat memberikan keterangan pers usai kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.
“Kita ingin menguji mesin kendali sosial oleh pemerintah, bekerja (atau) tidak, di tengah euforia masyarakat ingin berkampanye. Di mindset lama, namanya kampanye itu adalah show of force, ngumpulin orang. Di pandemi ini, kerumunan tidak boleh, sangat dibatasi dan kemudian didorong untuk kampanye-kampanye virtual,” tuturnya, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Tito berharap, agar tim sukses atau pendukung pasangan calon (paslon) bergerak ke masyarakat sebagai agen perlawanan terhadap Covid-19. Misalnya dengan menyosialisasikan visi-misi paslon dalam mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara virtual, membagikan masker, dan lain-lain.
“Bayangkan kalau itu terjadi, pembagian masker secara massal, hand sanitizer secara massal, sabun secara massal, tempat- tempat cuci tangan secara massal, di mana-mana, maka persepsi publik kepada pilkada akan baik. Kita bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19,” jelasnya.
Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak atas tertibnya pelaksanaan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September 2020. Pada momen yang dinilai krusial tersebut tidak terjadi kerumunan massa secara masif dan signifikan.
Menurutnya, hal itu menandakan bahwa 'mesin' pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan optimal dalam mengendalikan Pilkada Serentak 2020 agar aman dari Covid-19.
“Mesin ini berjalan relatif baik, karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tanggal 4 dan 6 (September 2020). Kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor, gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti,” pungkas Tito.
Baca Juga: Mendagri Tito Lantik Empat Pejabat Kemendagri Jadi Pjs Gubernur
Berita Terkait
-
KPU: Masih Ada Paslon Langgar Ketentuan PKPU di Tengah Pendemi
-
Rekor Klaster Terbanyak Kendal, 92 Santri Positif Covid-19 dan 1 Meninggal
-
Tambah 20 Kasus Baru, 4 Pasien Positif COVID-19 di DIY Meninggal Dunia
-
Gelar Simulasi Penerapan Protokol saat Pemungutan Suara, KPU Temui Kendala
-
Donald Trump dan Ibu Negara Positif Covid-19, Netizen: Anggap Aja Hoax
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!