Wagub DKI Bakal Lobi Pemerintah Jepang untuk Percepat Proyek MRT Fase 2A

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta ingin mempercepat pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase 2A. Nantinya pemerintah bakal melobi pemerintah Jepang selaku penggarap proyek ini.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ingin membuat terobosan-terobosan baru untuk mempercepat pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari 2 Segmen.

Segmen 1 menghubungkan Thamrin-Monas yang direncanakan akan selesai Maret 2025 dan Segmen 2 menghubungkan Harmoni-Kota yang direncanakan akan selesai pada tahun 2026.

Jarak antar stasiun dalam pembangunan tersebut mulai 0,6 kilometer sampai dengan satu kilometer.

Meski ditargetkan selesai tahun 2026, ia menyatakan ada potensi proyek ini mundur selesainya jadi 2027 karena pandemi corona.

“Untuk itu kita membutuhkan dukungan bantuan dari Pemerintah Jepang. Karena menurut jadwal sementara akan selesai pada 2026. Tapi berpotensi mundur ke 2027," ujar Riza di stasiun MRT Lebak Bulus, Jumat (2/10/2020).

Riza menuturkan, jika pembangunan tersebut molor akan sangat lama selesainya. Terlebih lagi MRT dinilai bakal menjadi tulang punggung transportasi masyarakat ibu kota di masa depan.

"Buat kita ini sangat lama, kita akan melakukan terobosan-terobosan untuk melaksanakan ini. Kita tahu di banyak negara, MRT atau subway sebagai tulang punggung transportasi di perkotaan, kita akan melakukan percepatan,” jelasnya.

Diketahui, pembangunan MRT Jakarta fase 2A segmen 1 Thamrin — Monas ditargetkan selesai pada Maret 2025, termasuk sistem perkeretaapian (railway system) dan rel (track) hingga pengoperasian kereta.

Baca Juga: Imbas Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Angka Kemiskinan Bertambah

Saat ini progress fisik mencapai 8,157 persen dengan kegiatan meliputi relokasi pohon, rekayasa lalu lintas di Jalan Thamrin, pembongkaran JPI BI, dan lain-lain.

Pembangunan proyek MRT Jakarta Fae 2A memiliki nilai penting dalam membangun pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi.

Diharapkan proyek ini dapat membantu upaya pemerintah untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional karena ada penyerapan tenaga kerja dan ahli, pembelian peralatan konstruksi, serta pembangunan infrastruktur.