Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid angkat bicara merespons target pemerintahan Jokowi yang tak kunjung tercapai. Kali ini, ia menyoroti soal Luhut yang dua pekan lalu diperintahkan untuk menekan angka kasus COVID-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid lewat jejaring twitter pribadinya, pada Jumat (2/10/2020).
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengawali dengan laporan yang mengatakan bahwa kasus covid-19 selama dua pekan ini terus bertambah, bahkan angka kematian di lima provinsi cenderung meningkat.
"Evaluasi Prof. Wiku (Jubir Satgas Penanganan COVID-19), 2 Pekan Luhut diperintah Presiden Jokowi untuk turunkan kasus Covid-19. Ternyata malah bertambah, kematian naik di 5 provinsi," ujar Hidayat.
lanjut lagi Hidayat Nur Wahid menyoroti target Presiden Jokowi yang lagi-lagi tak terpenuhi. Ia menanyakan bagaimana evaluasinya dan apakah akan ada reshuffle kabinet.
"Kembali targetnya tak terpenuhi. Bagaimana evaluasi Jokowi? Jadi reshuffle?" tukas Hidayat Nur Wahid.
Usai 2 Minggu Ditangani Luhut, Kasus Corona Tetap Naik
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan dalam dua pekan penanganan COVID-19 di sembilan provinsi prioritas ditambah Banten menunjukkan jumlah kasus aktif secara nasional masih terus meningkat.
"Sejak ditunjuknya menko marves dan ketua satgas penanganan COVID-19 untuk menangani COVID-19 di provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali ditambah Banten, evaluasinya jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual di kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Baca Juga: Protes Anti-Netanyahu Kembali Digelar, Tuntut PM Israel Mundur
Pada rapat terbatas 15 September 2020, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menangani penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi.
Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian. Selain itu, peningkatan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.
Sedangkan pada Kamis (1/10/2020), terdapat 291.182 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 61.839 kasus aktif. Penambahan kasus positif sebanyak 4.174 sedangkan jumlah yang sembuh adalah 218.487 sedangkan yang meninggal 10.856 orang.
"Seiring dengan terjadinya peningkatan di 9 provinsi prioritas termasuk Banten, namun jika dilihat persentase kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan," kata Wiku.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir