Suara.com - Buruh merencanakan aksi mogok secara nasional selama tiga hari, mulai 5-8 Oktober 2020, sebagai wujud menolak pengesahan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap mendorong DPR segera mengesahkan RUU tersebut.
"Buruh boleh saja mogok karena itu senjatanya. Partai oposisi di DPR atau kelompok oposan boleh saja menolak karena itu tugas mereka. Tapi jika Jokowi yakin RUU Cipta Kerja untuk kepentingan rakyat, Presiden harus terus mendorong RUU disahkan. Percuma punya koalisi besar jika tidak mampu menggolkan," kata Rustam Ibrahim.
Rustam Ibrahim juga berharap kepada Presiden Jokowi supaya jangan terpengaruh oleh tekanan publik.
"Presiden Jokowi jangan mau "terteror" ancaman mogok buruh dikomporin media. Jika Presiden yakin UU Cipta Kerja untuk kepentingan lebih besar, buruh mogok silakan saja. Demo silakan asal patuh protokol kesehatan. Tapi agenda ini harus digolkan karena diucapkan Presiden waktu pelantikan," kata Rustam Ibrahim.
Jika melihat kekuatan partai pendukung pemerintah, DPR dinilai mestinya dapat mengesahkan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna.
"Menurut saya percuma Presiden Jokowi punya koalisi besar di DPR jika tidak mampu menggolkan RUU Cipta Kerja. Ini adalah test case loyalitas partai kepada Presiden sebagai suatu koalisi di pemerintahan dan di parlemen," kata Rustam.
Upaya sistematis
Menurut pengamatan Rustam Ibrahim yang disampaikan lewat media sosial, ada upaya-upaya sistematis dilakukan partai dan kelompok-kelompok oposisi lainnya untuk membuat Presiden Jokowi gagal dalam melaksanakan agenda-agendanya.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Berpolemik dan Buat Kegaduhan di Saat Pandemi
Misalnya upaya pemindahan ke ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan, pilkada, RUU Cipta Karya, penanganan pandemi atau ekonomi dan lain-lain.
"Akan tetapi, tergantung Presiden Jokowi sendiri apakah ingin dikenang sebagai tokoh gagal atau tokoh sukses melaksanakan agenda-agendanya dalam keadaan sesulit apapun. Karena menurut saya, koalisi politik Jokowi sangat besar. Belum lagi dukungan TNI dan Polri terlihat sangat kuat," katanya.
Rustam Ibrahim mengingatkan kembali Presiden Jokowi pernah berkata dalam periode kedua kepemimpinannya: "nothing to lose."
"Presiden benar. Tidak ada lagi yang perlu dipertaruhkan, kecuali kepentingan rakyat dan keyakinan sendiri sebagai Presiden," kata Rustam Ibrahim.
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Isi Rapor SMA Ferry Irwandi Dibuka, 40 Hari Tak Masuk Sekolah Tapi Jadi Wakil Cerdas Cermat
-
Pesan Terakhir Pria di Lubuklinggau Sebelum Tenggak Racun: Aku Lelah, Terlilit Utang Judol
-
Curanmor di Tambora Berakhir Tragis: Tembak Warga, Pelaku Dihajar Massa Hingga Kritis!
-
Bantu Ibu Cari Barang Bekas, Anak 16 Tahun di Lampung Putus Sekolah, Ini Kata Kemen PPPA!
-
Sidak Gabungan di Lapas Karawang, Puluhan Ponsel Disita dari Blok Narapidana
-
Bromance di KTT ASEAN: Prabowo Dipeluk Erat PM Malaysia, Tertawa Lepas Bak Kawan Lama
-
RESMI! Timor Leste Gabung ASEAN, Prabowo dan Pemimpin Asia Tenggara Teken Deklarasi
-
Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, DPR Minta Polri Waspadai Peningkatan Akhir Tahun
-
Dinilai Bebani Petani Kecil, SPKS Minta Pemerintah Tinjau PP 45 Tahun 2025
-
Gus Najih: Rakyat Dukung Polri Sikat Bandar, Hukum Mati Pengedar Narkoba!