Suara.com - Buruh merencanakan aksi mogok secara nasional selama tiga hari, mulai 5-8 Oktober 2020, sebagai wujud menolak pengesahan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap mendorong DPR segera mengesahkan RUU tersebut.
"Buruh boleh saja mogok karena itu senjatanya. Partai oposisi di DPR atau kelompok oposan boleh saja menolak karena itu tugas mereka. Tapi jika Jokowi yakin RUU Cipta Kerja untuk kepentingan rakyat, Presiden harus terus mendorong RUU disahkan. Percuma punya koalisi besar jika tidak mampu menggolkan," kata Rustam Ibrahim.
Rustam Ibrahim juga berharap kepada Presiden Jokowi supaya jangan terpengaruh oleh tekanan publik.
"Presiden Jokowi jangan mau "terteror" ancaman mogok buruh dikomporin media. Jika Presiden yakin UU Cipta Kerja untuk kepentingan lebih besar, buruh mogok silakan saja. Demo silakan asal patuh protokol kesehatan. Tapi agenda ini harus digolkan karena diucapkan Presiden waktu pelantikan," kata Rustam Ibrahim.
Jika melihat kekuatan partai pendukung pemerintah, DPR dinilai mestinya dapat mengesahkan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna.
"Menurut saya percuma Presiden Jokowi punya koalisi besar di DPR jika tidak mampu menggolkan RUU Cipta Kerja. Ini adalah test case loyalitas partai kepada Presiden sebagai suatu koalisi di pemerintahan dan di parlemen," kata Rustam.
Upaya sistematis
Menurut pengamatan Rustam Ibrahim yang disampaikan lewat media sosial, ada upaya-upaya sistematis dilakukan partai dan kelompok-kelompok oposisi lainnya untuk membuat Presiden Jokowi gagal dalam melaksanakan agenda-agendanya.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Berpolemik dan Buat Kegaduhan di Saat Pandemi
Misalnya upaya pemindahan ke ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan, pilkada, RUU Cipta Karya, penanganan pandemi atau ekonomi dan lain-lain.
"Akan tetapi, tergantung Presiden Jokowi sendiri apakah ingin dikenang sebagai tokoh gagal atau tokoh sukses melaksanakan agenda-agendanya dalam keadaan sesulit apapun. Karena menurut saya, koalisi politik Jokowi sangat besar. Belum lagi dukungan TNI dan Polri terlihat sangat kuat," katanya.
Rustam Ibrahim mengingatkan kembali Presiden Jokowi pernah berkata dalam periode kedua kepemimpinannya: "nothing to lose."
"Presiden benar. Tidak ada lagi yang perlu dipertaruhkan, kecuali kepentingan rakyat dan keyakinan sendiri sebagai Presiden," kata Rustam Ibrahim.
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo