Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi puncak politik kekerasan. Pesta demokrasi tersebut menambah panjang catatan kelam kekerasan yang dialami masyarakat pada tahun lalu.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sepanjang 2019, momen pilpres telah menjadi kenangan kelam. Tercatat pada 21 dan 22 Mei 2019 demonstrasi berujung kerusuhan terjadi semalam suntuk di Jakarta.
Demonstrasi itu diadakan untuk menolak hasil penghitungan suara.
"Peristiwa ini musti menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa pertama dan pengambil kebijakan negara agar tidak membiarkannya terulang kembali sehingga kita bisa ini ke arah yang lebih maju ke depan," kata Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019 secara virtual, Senin (5/10/2020).
Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan itu juga menyebabkan korban jiwa. Dalam catatan Komnas HAM, setidaknya ada 10 orang meninggal dunia.
Sembilan di antaranya meninggal akibat peluru tajam. Selain itu, ratusan orang menderita luka-luka dan fasilitas publik rusak parah.
"Baik pendemo, jurnalis, tim medis. aparat kepolisian, bahkan warga biasa. Juga terjadi kerusakan yang parah atas infrastruktur publik, kendaraan umum dan pribadi serta harta benda lainnya," ujarnya.
"Komnas HAM terus mendesak supaya aktor peristiwa tersebut ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tambah Taufan.
Politik kekerasan kembali terjadi pada saat adanya aksi mahasiswa menolak perubahan peraturan perundang-undangan (Perppu) khususnya untuk Undang-undang KPK. Aksi demonstrasi itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 4 hingga 30 September 2019.
Baca Juga: Giring Maju di Pilpres 2024, Ernest Prakasa : Gimmick yang Kebablasan
Demonstrasi tersebut juga berakhir dengan ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Menurut Komnas HAM terdapat lima siswa meninggal dunia.
"Komnas HAM juga mendesak persitiwa itu diusut tuntas dan menemukan pelakunya hal ini penting untuk selalu ingat agar dan refleksikan tidak kembali terulang di bumi Pertiwi yang kita cintai," tutur Taufan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay