Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi puncak politik kekerasan. Pesta demokrasi tersebut menambah panjang catatan kelam kekerasan yang dialami masyarakat pada tahun lalu.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sepanjang 2019, momen pilpres telah menjadi kenangan kelam. Tercatat pada 21 dan 22 Mei 2019 demonstrasi berujung kerusuhan terjadi semalam suntuk di Jakarta.
Demonstrasi itu diadakan untuk menolak hasil penghitungan suara.
"Peristiwa ini musti menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa pertama dan pengambil kebijakan negara agar tidak membiarkannya terulang kembali sehingga kita bisa ini ke arah yang lebih maju ke depan," kata Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019 secara virtual, Senin (5/10/2020).
Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan itu juga menyebabkan korban jiwa. Dalam catatan Komnas HAM, setidaknya ada 10 orang meninggal dunia.
Sembilan di antaranya meninggal akibat peluru tajam. Selain itu, ratusan orang menderita luka-luka dan fasilitas publik rusak parah.
"Baik pendemo, jurnalis, tim medis. aparat kepolisian, bahkan warga biasa. Juga terjadi kerusakan yang parah atas infrastruktur publik, kendaraan umum dan pribadi serta harta benda lainnya," ujarnya.
"Komnas HAM terus mendesak supaya aktor peristiwa tersebut ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tambah Taufan.
Politik kekerasan kembali terjadi pada saat adanya aksi mahasiswa menolak perubahan peraturan perundang-undangan (Perppu) khususnya untuk Undang-undang KPK. Aksi demonstrasi itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 4 hingga 30 September 2019.
Baca Juga: Giring Maju di Pilpres 2024, Ernest Prakasa : Gimmick yang Kebablasan
Demonstrasi tersebut juga berakhir dengan ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Menurut Komnas HAM terdapat lima siswa meninggal dunia.
"Komnas HAM juga mendesak persitiwa itu diusut tuntas dan menemukan pelakunya hal ini penting untuk selalu ingat agar dan refleksikan tidak kembali terulang di bumi Pertiwi yang kita cintai," tutur Taufan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Prabowo Bicara Persatuan Politik: Sebut PDIP dan Koalisi Punya Hati yang Sama
-
Dari Pasal 33 UUD 1945 hingga Prabowonomics, Cak Imin Bicara Mimpi Kedaulatan Ekonomi
-
Bisa Bikin Repot! Prabowo Kasih Cap 'Pemimpin Kancil' buat Dasco, Cak Imin dan Bahlil
-
Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu Prabowo, Sebut Ada 108 UU yang Harus Dibenahi
-
Pertamina Kilang Plaju Resmi Salurkan Biosolar B50, Tambah Pasokan Energi dari Sumatera Selatan
-
Sidang Korupsi Perkimtan Palembang Ungkap Rp440 Juta Masuk ke Eks Kadis, Lalu Mengalir ke Mana?
-
Cak Imin Minta Prabowo Revisi 108 Undang-Undang demi Kedaulatan Ekonomi
-
PKB Gaungkan Prabowonomics di Harlah ke-28, Cak Imin: Ini Bukan Akal-akalan
-
11 Warna Bedak yang Cocok untuk Kulit Hitam Manis, Dijamin Nampak Menyatu dan Flawless!
-
Cak Imin: Indonesia Kehilangan Arah Ekonomi Selama 25 Tahun