Suara.com - Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha angkat suara mengkritisi Presiden Jokowi yang disebut sudah tidak lagi pro kepada rakyat.
Lewat jejaring Twitternya, Abdillah Toha mengungkit sosok Jokowi yang dulu pernah mendefinisikan demokrasi sebagai mendengar suara publik. Namun, belakangan Abdillah Toha tampak menyangsikannya sehingga ia bertanya Jokowi berpihak kepada siapa.
"Dulu Presiden Jokowi mendefinisikan demokrasi sebagai mendengar suara rakyat. Sekarang mendengar suara siapa? Suara oligarki?" ujarnya, Selasa (6/9/2020).
Abdillah Toha dalam cuitannya menyertakan foto tangkapan layar sebuah teks yang di dalamnya memuat pola komunikasi Presiden Jokowi. Teks tersebut menyoroti perubahan pola komunikasi Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Presiden RI.
Teks tersebut mengungkit pernyataan Presiden Jokowi saat debat calon presiden berlangsung. Kala itu, Jokowi mendefinisikan demokrasi secara sederhana yakni mendengar suara rakyat.
Upaya mendengar suara rakyat tersebut memang sudah dipraktikkan Jokowi saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lebih tepatnya saat proses pemindahan sebuah pasar di sana.
Dalam teks itu disebutkan bahwa perundingan memindahkan pasar di Solo tersebut ditempuh lewat proses yang panjang dan sabar. Berkebalikan dengan Jokowi saat ini.
Pada kalimat terakhir teks tersebut, tampak penulis terheran-heran mengapa pendekatan dialog yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama ini kini berubah.
Cuitan Abdillah Toha ditimpali oleh sejumlah warganet. Salah satu dari mereka merasa bahwa Jokowi sudah berubah sejak periode pertama.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Muncul Gerakan #BlockJokowi di Twitter
"Lingkungan sudah merubahnya tidak perlu jauh ketika di Walkot Solo. Dengan periode 1 pun sudah banyak berbeda," tukasnya.
Kritikan Abdillah Toha kepada Jokowi sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Pada Rabu (23/9/2020) lalu, ia juga sempat mengatakan bahwa Jokowi terkesan tidak lagi mendengar rakyat.
Selain itu, ia juga merasa bahwa Jokowi kini mengesampingkan suara rakyat dan lebih mementingkan partai dan oligarki.
"Ada kesan kuat pemimpin nasional tidak lagi mendengar rakyat. Suara partai dan oligarki lebih penting," ujarnya.
Prasangkanya tersebut berangkat dari sejumlah hal yang dirasa mengganjal. Pertama soal permintaan penundaan Pilkada yang tidak digubris. Kedua adalah banyaknya kasus besar berhenti tanpa jelas ujungnya. Terakhir adanya menteri yang gagal mengurusi covid tetapi tetap dipertahankan.
Abdillah Toha juga mengatakan bahwa masih banyak lagi kejanggalan dari pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, ia tidak membeberkan secara detail apa saja yang dimaksudnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?