Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masih ada dua persen warga Indonesia yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Tito mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang sudah mengumpulkan 92 persen data penduduk di tingkat nasional. Namun masih ada pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan.
"Masih ada sekitar dua persen yang belum masuk database. Sehingga kita upayakan untuk sesegera mungkin seluruh 100 persen WNI atau yang tinggal di Indonesia dapat teridentifikasi dalam satu database," kata Tito dalam sebuah acara yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).
"Sehingga penyusunan program, perencanaan termasuk dalam penegakan hukum, dan lain-lain dapat tertunjang," tambahnya.
Selain itu, Tito juga meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menambah fitur yang berkaitan dengan penegakan hukum, semisal memegang data penduduk yang masuk ke dalam status daftar pencarian orang (DPO).
Hal itu berkaca dari kasus Djoko Tjandra yang bisa membuat KTP-el di Kelurahan Grogol, Jalarta Selatan hanya dengan waktu 30 menit. Padahal Djoko saat itu masih dinyatakan buronan kakap kasus korupsi.
"Sehingga ketika terjadi perpanjangan atau pembaruan KTP, ini bisa diketahui, dialert, diwarning, sistemnya me-warning. Ini yang masih dikembangkan oleh pak Dirjen Dukcapil," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Minta Masalah e-KTP Beres Sebelum Nyoblos: Jangan Ada Keluhan
-
Hakim Tolak Praperadilan Irjen Napoleon, Begini Reaksi Mabes Polri
-
Ingatkan Disdukcapil, Mendagri Tito: Jaga Data Pribadi Warga dari Kebocoran
-
Akui Banyak Pelanggaran Sistem e-KTP, Tito Mau Perbaiki Moral Anak Buahnya
-
Usai Gugatan Ditolak Hakim, Pengacara: Pak Napoleon Setia pada Polri
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah