Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan agar seluruh pemilih yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebisa mungkin telah mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran untuk pengadaan blanko pada 2020.
Dari data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perekaman KTP sudah mencapai 98 persen di tingkat nasional.
Data tersebut bakal digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan para warga yang masuk kepada daftar pemilih.
Tito meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menggenjot pembuatan e-KTP untuk para pemilih.
"Untuk itu pak Dukcapil dan seluruh kepala dinas ini betul-betul menggenjot maksimal sebelum hari pemungutan suara, setiap pemimpin sudah memiliki e-KTP, memiliiki KTP-nya," kata Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).
Apalagi Tito mengungkapkan Kemenkeu telah menggelontorkan anggaran untuk pemenuhan penyediaan blanko di 2020. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi ada masalah kekurangan blanko.
Meski demikian, mantan Kapolri tersebut memaklumi adanya penggunakan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP-e oleh pemilih yang baru menginjak usia 17 tahun. Namun di luar itu, Tito tetap meminta agar penggunaan suket harus diminimalisir pada saat hari pencoblosan suara.
Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah untuk serius merekap kebutuhan blanko di wilayahnya. Supaya permintaan blanko e-KTP bisa dipenuhi sesuai dengan kapasitas anggaran yang sudah tersedia.
"Jangan sampai banyak sekali keluhan dari daerah-daerah KPUD dan lain-lain. Pemilihnya banyak sekali yang menggunakan surat keterangan," ujarnya.
Baca Juga: Akui Banyak Pelanggaran Sistem e-KTP, Tito Mau Perbaiki Moral Anak Buahnya
"Saya minta menjadi perhatian betul ini menyangkut sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri."
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah