Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan agar seluruh pemilih yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebisa mungkin telah mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran untuk pengadaan blanko pada 2020.
Dari data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perekaman KTP sudah mencapai 98 persen di tingkat nasional.
Data tersebut bakal digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan para warga yang masuk kepada daftar pemilih.
Tito meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menggenjot pembuatan e-KTP untuk para pemilih.
"Untuk itu pak Dukcapil dan seluruh kepala dinas ini betul-betul menggenjot maksimal sebelum hari pemungutan suara, setiap pemimpin sudah memiliki e-KTP, memiliiki KTP-nya," kata Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).
Apalagi Tito mengungkapkan Kemenkeu telah menggelontorkan anggaran untuk pemenuhan penyediaan blanko di 2020. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi ada masalah kekurangan blanko.
Meski demikian, mantan Kapolri tersebut memaklumi adanya penggunakan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP-e oleh pemilih yang baru menginjak usia 17 tahun. Namun di luar itu, Tito tetap meminta agar penggunaan suket harus diminimalisir pada saat hari pencoblosan suara.
Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah untuk serius merekap kebutuhan blanko di wilayahnya. Supaya permintaan blanko e-KTP bisa dipenuhi sesuai dengan kapasitas anggaran yang sudah tersedia.
"Jangan sampai banyak sekali keluhan dari daerah-daerah KPUD dan lain-lain. Pemilihnya banyak sekali yang menggunakan surat keterangan," ujarnya.
Baca Juga: Akui Banyak Pelanggaran Sistem e-KTP, Tito Mau Perbaiki Moral Anak Buahnya
"Saya minta menjadi perhatian betul ini menyangkut sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri."
Berita Terkait
-
Mualem Minta Daging ke Tito dan Purbaya untuk Warga Aceh: Impor Boleh Pak
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Profil Eyal Zamir, Jenderal Israel yang Bongkar Krisis Personel di Tengah Tekanan Perang
-
Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Sulut dan Malut
-
Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta
-
AAKI Bahas WFH ASN, Solusi Efisiensi di Tengah Krisis Energi Global
-
Bantah KPK, Pengacara Ono Surono: Penyidik yang Paksa Matikan CCTV, Lalu Sita Uang Arisan!
-
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Ini
-
Masjid Al-Aqsa Ditutup Total 34 Hari, Zionis Israel Nekat Pakai Dalih Perang Iran demi Keamanan
-
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Bantah Minta Kompensasi Rp3,3 M ke Marinir
-
KPK dan Kortas Tipidkor Polri Gelar Pertemuan Tertutup, Koordinasi Penanganan Kasus Baru!
-
63 Persen TPA Masih Open Dumping, Indonesia Darurat Sampah Meski Sudah Dilarang Sejak 2008