Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan agar seluruh pemilih yang memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebisa mungkin telah mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan anggaran untuk pengadaan blanko pada 2020.
Dari data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perekaman KTP sudah mencapai 98 persen di tingkat nasional.
Data tersebut bakal digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan para warga yang masuk kepada daftar pemilih.
Tito meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh untuk menggenjot pembuatan e-KTP untuk para pemilih.
"Untuk itu pak Dukcapil dan seluruh kepala dinas ini betul-betul menggenjot maksimal sebelum hari pemungutan suara, setiap pemimpin sudah memiliki e-KTP, memiliiki KTP-nya," kata Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (6/10/2020).
Apalagi Tito mengungkapkan Kemenkeu telah menggelontorkan anggaran untuk pemenuhan penyediaan blanko di 2020. Sehingga menurutnya tidak perlu lagi ada masalah kekurangan blanko.
Meski demikian, mantan Kapolri tersebut memaklumi adanya penggunakan surat keterangan (suket) sebagai pengganti KTP-e oleh pemilih yang baru menginjak usia 17 tahun. Namun di luar itu, Tito tetap meminta agar penggunaan suket harus diminimalisir pada saat hari pencoblosan suara.
Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah untuk serius merekap kebutuhan blanko di wilayahnya. Supaya permintaan blanko e-KTP bisa dipenuhi sesuai dengan kapasitas anggaran yang sudah tersedia.
"Jangan sampai banyak sekali keluhan dari daerah-daerah KPUD dan lain-lain. Pemilihnya banyak sekali yang menggunakan surat keterangan," ujarnya.
Baca Juga: Akui Banyak Pelanggaran Sistem e-KTP, Tito Mau Perbaiki Moral Anak Buahnya
"Saya minta menjadi perhatian betul ini menyangkut sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti mereka yang memiliki hak pilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri."
Berita Terkait
-
Mualem Minta Daging ke Tito dan Purbaya untuk Warga Aceh: Impor Boleh Pak
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara