Suara.com - Sosok bernama Benny K Harman tiba-tiba viral dan jadi perbincangan hangat publik usai menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin, 5 Oktober 2020. Berikut profil Benny K Harman, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.
Benny sempat bersitegang dengan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin. Dirinya disebut-sebut membela dan memperjuangkan sikap fraksinya. Akan tetapi, permintaan Benny untuk menyatakan pendapatnya tidak dikabulkan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.
Kini, ketika sosoknya yang tiba-tiba menginterupsi Wakil Ketua DPR mencuat ke masyarakat, namanya menjadi perhatian publik, khususnya di internet. Profil Benny K Harman Demokrat pun menjadi perhatian publik.
Berikut profil Benny K Harman dan perjalanan kariernya yang dirangkum Suara.com dari berbagai sumber.
Kelahiran Nusa Tenggara Timur
Benny K Harman yang bernama lengkap Dr. Benediktus Kabur Harman, S.H, M.H merupakan putra kelahiran Nusa Tenggara Timur. Tepatnya, dia lahir di Denge, Satarmese Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada 19 September 1962. Karir politiknya cukup cemerlang sejak mengikuti Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Timur. Benny tercatat sebagai politikus Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat.
Benny K Harman, seorang politikus asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini kini tengah menduduki posisi sebagai Anggota Komisi II DPR RI. Latar belakang karir politiknya dimulai ketika menjadi anggota aktivis aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Dalam organisasi tersebut dia menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Malang 1985-1990.
Ia juga merupakan pendiri dan sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mulai tahun 1995-1998.
Baca Juga: Ke Anggota Demokrat yang Mik-nya Mati: Orang Ini Nyebelin Kayak Teman Gua
Berikut adalah list dari karir politik Benny K Harman Demokrat :
- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat tahun 2019-2024
- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan tahun 2004-2009
- Calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2008 berpasangan dengan Alfred M Kase
- Menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Cabang Malang tahun 1986-1987
- Menjadi Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia tahun 2004-2009
- Menjadi Komisi III Bidang Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI tahun 2009-2012
- Menjadi Wakil Ketua Komisi VI Bidang BUMN, Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI Serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tahun 2012-2014
- Menjadi Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
- Menjadi Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption tahun 2005-2010
- Anggota Badan Pekerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan 1999
Aktivis Sosial
Sebagaimana riwayatnya sebagai mahasiswa Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya dan sekaligus aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Benny tetaplah aktivis sampai sekarang. Dia mendirikan Center for Information and Economic Law Studies (CINLES).
Dalam organisasi tersebut, Benny berposisi sebagai Direktur Eksekutif. Benny juga pernah terpilih sebagai anggota Komisi II DPR-RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilihan Umum 2004. Pada tahun kerja 2004-2019, Benny K Harman bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III, bidang khusus Hukum, HAM, dan Keamanan.
Riwayat Pendidikan Benny K Harman
Benny K Harman memiliki riwayat pendidikan yang cukup baik. Berikut merupakan daftar almamater Benny K Harman.
- SD Katolik Denge Flores, NTT (1977)
- SMP Tubi Ruteng Flores, NTT (1977)
- SMA Seminari ST. Pius XII Kisol Flores (1982)
- Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987)
- Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1997)
- Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2006)
Karier Benny K Harman Sebelum menjadi Politikus
Benny K Harman memiliki karir sebagaimana orang awam pada umumnya sebelum menjadi politikus di DPR. Dia adalah orang awam yang memiliki kesempatan yang baik untuk menduduki beberapa jenis pekerjaan sebagai berikut:
- Staf Non Litigasi YLBHI Jakarta
- Kepala Divisi Kajian Strategi YLBHI Jakarta
- Wartawan Bidang Hukum dan Politik di Media Indonesia
- Kepala Litbang Harian Media Indonesia
- Pendiri Pusat Studi Lingkungan Indonesia
Demikian secara singkat, profil Benny K Harman Demokrat yang secara tegas menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.
Kontributor : Mutaya Saroh
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik