Suara.com - Pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Tidak hanya politisi, tokoh agama pun ikut angkat bicara menanggapi penetapan peraturan baru ini.
Pendakwah Yusuf Mansur lewat jejaring Instagram miliknya mengaku belum memahami secara penuh UU Cipta Kerja yang tengah menjadi bahan perbincangan masyarakat.
"Saya masih belum mengerti, saya masih harus mempelajari, gak paham secara keseluruhan tentang apa UU Cipta Kerja ini," ujarnya Selasa (6/10/2020).
Sebagai pendakwah, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Tangerang Banten ini memberikan pandangannya lewat sisi ajaran agama Islam. Menurutnya, disahkannya UU Cipta Kerja ini bisa jadi merupakan ujian dari Tuhan yang dititipkan lewat segelintir orang.
"Susah senang itu ditimbulkan oleh Allah, bukan sebab manusia, bukan sebab siapa-siapa. Manusia siapa pun dia hanya dijadikan Allah alat saja untuk menguji kita semua," kata Yusuf Mansur.
Lebih lanjut lagi, Ustaz Yusuf Mansur pun menuturkan bahwa lembaga negara termasuk Presiden, Menteri, dan Anggota DPR bisa jadi merupakan bentuk ujian dari Allah kepada masyarakat.
"Allah memakai si A, si B, si C, lembaga pemerintahan A, B, C, dan D, atau bahkan Presiden, Menteri, Semua Anggota Dewan. Allah juga memakai mereka semua untuk menguji kita semua," tegasnya.
Dalam video unggahannya, Yusuf Mansur pun mengaku tak masalah apabila ia sering disalahkan lantaran dituding menjadi pendukung kebijakan pemerintah, khususnya pemeringtaha Jokowi.
"Saya sering disalahkan dan gak apa-apa. Saya terima kalau memang itu sebagai andil saya ikut mennjadi sebuah kesalahan karena ada sebuah keputusan yang diputuskan pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah anggota-anggota dewan yang terhormat yang saya juga gak ada wewenang masuk kesana," tukas Ustaz Yusuf Mansur.
Baca Juga: 89 ABG Niat Demo DPR Terciduk, 2 di Antaranya Segera Diisolasi Satgas Covid
Tidak hanya itu, ayah Wirda Mansur ini juga menyinggung partai-partai yang terlibat dalam diskusi mengenai RUU Cipta Kerja. Ia mengapresiasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak keras peraturan baru tersebut.
"Anggota dewannya banyak sekali, partainya banyak banget. Bahkan partai yang dahulu berseteru semua ada di sana," kata Ustad Yusuf Mansur.
"Saya salut sama kawan-awan PKS yang konon menolak, kalau tidak salah Demokrat juga, salut berani berbeda," imbuhnya.
Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa pernyataan yang dibuatnya bukan bermaksud untuk ikut campur akan masalah pembahasan UU Cipta Kerja. Ia hanya sekadar berbagi sudut pandang saja.
Terakhir, Ustaz Yusuf Mansur pun memberikan solusi apabila masyarakat memang tidak ingin tinggal diam.
"Daripada ke depannya memang ribut ya kita masuklah, kita jadi pemerintahan, kita masuk di mana kita bisa masuk, jajalin bagaimana sulitnya jadi pemerintah," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat