Suara.com - Pandemi virus Corona telah menyibak berbagai masalah sosial maupun struktural di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
Salah satu masalah sosial yang terungkap akibat pandemi virus bernama ilmiah Sars-CoV-2 adalah praktik pasung pada penderita gangguan mental.
Praktik membelenggu orang gangguan jiwa kerap jadi pilihan, terutama bagi keluarga tak mampu. Hal itu lantaran sulitnya akses ke fasilitas kesehatan mental.
Survei Pemerintah Indonesia pada 2018 menemukan bahwa 30 persen orang dengan kondisi kesehatan mental yang serius telah dibelenggu setidaknya sekali dalam hidup mereka.
Menyadur ABC, Rabu (7/10/2020), Indonesia saat ini hanya memiliki kurang dari 1.000 psikiater untuk populasi lebih dari 270 juta jiwa.
Kondisi itu turut menjadi perhatian organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW).
"Masalah yang mendasarinya adalah kurangnya bantuan medis," kata Peneliti HRW Indonesia Andreas Harsono dikutip dari ABC.
"Flores, pulau besar, psikiater tidak ada. Dari 34 provinsi, delapan di antaranya tidak memiliki fasilitas kesehatan jiwa."
Pandemi virus Corona disebut semakin melemahkan sistem perawatan kesehatan di Indonesia. Para penderita gangguan mental dikatakan HRW sangat berisiko tertular Covid-19.
Baca Juga: Tarif Parkir Bandara Hang Nadim Batam Resmi Naik, Begini Penjelasannya
"Mereka tinggal di institusi yang penuh sesak di mana mereka tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak ... dan tidak ada perawatan kesehatan dasar," kata Kriti Sharma, peneliti senior di HRW.
"Banyak pemerintah termasuk Pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa COVID-19 telah meningkatkan jumlah orang yang dipasung," tambahnya.
Indonesia telah mencatat lebih dari 311.000 kasus virus corona hingga saat ini dan hampir 12.000 kematian.
Kondisi itu membuat Puskesmas sebagai salah satu pilar terdepan dalam pelayanan kesehatan warga, termasuk keseheatan mental, kini telah mengurangi bantuan medis dari pintu ke pintu.
Andreas Harsono mengatakan bahwa layanan Puskesmas dari pintu ke pintu sejatinya amatlah penting. Mereka bisa membantu orang dengan penyakit mental dan membantu meredam penyebaran Covid-19.
“Pemerintah juga harus menggunakan layanan door-to-door untuk memerangi COVID-19. Jika melihat masalah ini di Indonesia, ada kekurangan pengujian dan pelacakan kontak," kata Harsono.
Tag
Berita Terkait
-
Nurdin Abdullah: Sulsel Sudah Keluar Dari Zona Merah Pandemi Covid-19
-
RLC Nyaris Penuh, Tangsel Siapkan Hotel Tampung Pasien Covid-19
-
Said Aqil Siroj: Demi NU, Kita Harus Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja!
-
Puskesmas Abiansemal I Badung Siap Jadi Lokasi Imunisasi Vaksin Covid-19
-
Lantik Sri Haryati Jadi Sekda DKI, Anies: Tugasnya Berat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini