Suara.com - Anggota DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay menanggapi pernyataan dari
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menuding ada pihak yang mensponsori demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
Terkait hal itu, Saleh memandang tudingan Airlangga tersebut justru dapat membuat kecurigaan. Untuk itu, ia meminta Airlangga membuka kepada publik ihwal siapa sponsor demo UU Cipta Kerja.
"Kalau saya itu lebih enak bicaranya, jika ada anggapan-anggapan seperti itu, itu lebih baik dibuka saja kepada publik secara terbuka. Jangan sampai malah menyebutkan seperti itu tapi justru menimbulkan sikap saling curiga," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).
"Kalau emang enggak disebutkan orangnya yang memprovokasi itu kan berarti nanti akan menimbulkan sikap saling curiga antara satu kelompok dan kelompok yang lain," sambungnya.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memandang pernyataan Airlangga seharusnya dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mencari tahu siapa sponsor demo yang dimaksud Airlangga.
"Itu bisa menyakiti para demonstran yang ikhlas dan berjuang karena cinta negeri. Negara punya aparat intelijen. Mudah kok untuk mengetahui siapa yang bermain. Tangkap dan adili mereka yang berusaha mengail di air keruh," kata Mardani.
Menko Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker karena di sponsori oleh seseorang.
Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10).
Baca Juga: Adian PDIP Temui Jurnalis dan Pendemo yang Ditahan di Polda, Tujuannya Ini
Airlangga mengklaim bahwa UU sapu jagat ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh.
Berita Terkait
-
Siapa Sebenarnya Saleh Daulay? Pria yang Cecar Menpar Widiyanti saat Rapat DPR Soal Anggaran
-
Airlangga Melunak, Pertimbangkan Beri Insentif Sektor Otomotif
-
Airlangga Hartarto Bahas Perpres Pembelian Energi dan Pesawat di KPK
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur
-
Kejagung Mulai Selidiki Dugaan Pengurusan Perkara yang Menyeret Aspidum Kejati Sumsel
-
Peringati Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan Ingatkan Sejarah Kelam Kekerasan Seksual Massal
-
Pemilahan Sampah di Jakarta Dinilai Butuh Sistem Data yang Lebih Terbuka, Mengapa?