Suara.com - Pemerintah Bangladesh, Senin, menyetujui hukuman mati bagi pelaku pidana pemerkosaan setelah didesak oleh massa yang menggelar aksi protes karena banyak warga menjadi korban perkosaan berkelompok dan kekerasan seksual lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan seksual di Bangladesh meningkat. Sedikitnya, hampir 1.000 insiden kekerasan seksual dilaporkan ke aparat berwajib pada periode Januari sampai September 2020.
Menurut Ain-o-Salish Kendra, kelompok pembela hak asasi manusia di Bangladesh, seperlima dari keseluruhan laporan yang masuk merupakan kasus pemerkosaan berkelompok (gang rape).
Sejumlah pengamat mengatakan sanksi berat terhadap pelaku bukan solusi yang cukup untuk mengatasi masalah.
Otoritas setempat, menurut para pengamat, harus melihat kasus kekerasan seksual di Bangladesh sebagai problem sistemik, mengingat tidak banyak pelaku yang dapat diadili dan beberapa dari mereka mendapatkan hukuman ringan dari pengadilan.
Pemerintah Bangladesh, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina, menyetujui usulan rakyat yang menginginkan hukuman mati sebagai sanksi terberat bagi pelaku pidana pemerkosaan, kata Menteri Hukum Anisul Huq.
"Undang-Undang (terkait itu, red) perlu segera direvisi ... (Kabinet) telah memutuskan sanksi itu akan ditetapkan sebagai undang-undang esok hari dengan persetujuan dari presiden, mengingat parlemen saat ini tidak menggelar sidang," kata dia.
Kemarahan massa salah satunya dipicu oleh sebuah video yang menunjukkan sekelompok pria menelanjangi dan menyerang seorang perempuan di Noakhali, distrik di selatan, selama hampir setengah jam.
Komisi HAM Nasional pun turun menyelidiki kasus tersebut dan menemukan fakta bahwa perempuan di video tersebut telah berulang kali diperkosa dan diancam dengan senjata oleh salah satu pelaku sejak satu tahun yang lalu.
Baca Juga: Bangladesh Pertimbangkan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan
"Tidak ada ampunan bagi para pemerkosa," teriak para pengunjuk rasa yang berkumpul di ibu kota Bangladesh, Dhaka, dan di daerah-daerah lainnya.
Ratusan perempuan dan pelajar ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Banyak dari peserta aksi yang membawa poster bertuliskan: "Hentikan Budaya Pemerkosaan".
"Tiap hari, koran menerbitkan berita berisi berita soal kekerasan seksual yang mengorbankan para perempuan," kata seorang mahasiswa, Sahana Islam, yang ikut aksi protes.
"Saya takut saya yang akan jadi korban berikutnya. Saya ingin hukuman mati bagi para pemerkosa sehingga para pelaku yang masih berkeliaran tahu hukuman apa yang akan mereka terima jika mereka berani berbuat demikian," kata Islam.
Meskipun para korban telah melaporkan kasus pemerkosaan ke aparat berwajib, tidak banyak pelaku yang akhirnya diproses hukum oleh kepolisian. Jika ada, proses penyelidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke pengadilan.
Bahkan, vonis yang diberikan hakim terhadap para pelaku sering kali sangat ringan.
Berita Terkait
-
Ayah di Anambas Dibebaskan, Polisi Tak Bisa Buktikan Dia Perkosa Anak
-
Komnas Perempuan Desak Pemerintah Hapus Hukuman Mati, Ini Alasannya
-
Bebas dari Penjara karena Covid-19, Sam Perkosa IRT dan Bunuh Anaknya
-
Detik - detik Ibu Diperkosa dan Anaknya Usia 9 Tahun Dibunuh saat Menolong
-
Anak Ini Dibunuh Karena Berusaha Selamatkan Ibunya Dari Pemerkosa
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre