Suara.com - Politisi Gerindra Syarif membagikan pengalamannya berpolitik di Jakarta selama ini. Syarif mengatakan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat itu paling dipenuhi dengan tangisan.
Syarif menceritakannya di depan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat meluncurkan buku auto biografi berjudul Tangis, Tawa, Senyum: Catatan Aktivis Tanpa Angkatan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2020).
Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengatakan sesuai judul buku, selama karir politiknya banyak pengalaman yang membuatnya merasakan tiga perasaan itu. Namun yang paling membuatnya sering merasakan tangis adalah ketika ibu kota dipimpin Ahok.
"Konteks politik yang saya ceritakan dalam buku itu memang adalah tangisan saya dalam menghadapi kebijakan pemerintah terurama sahabat saya Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama," ujar Syarif di lokasi, Rabu (14/10/2020).
Ia menceritakan salah satu yang paling membuatnya menangis adalah ketika Ahok berencana membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hal ini memunculkan reaksi penolakan dari banyak pihak.
"Misalnya soal cerita Ahok pernah mengganggas pembubaran (angkatan) IPDN lalu yangg IPDN banyak yang ke ruangan saya," jelasnya.
Menurutnya gagasan Ahok itu tidaklah masuk akal. Syarif bahkan menyebut Ahok membuat rencana itu sebagai 'kebijakan bangun tidur' karena belum dipikirkan secara matang.
"Banyak kebijakan-kebijakan saat itu menurut saya yang kebijakan habis bangun tidur. Habis bangun tidur langsung membuat kebijakan sehingga banyak orang tersakiti," tukasnya.
Cerita ini disebutnya merupakan pengalaman pribadinya. Karena itu jika ada yang ingin membantahnya, maka Syarif dengan tangan terbuka akan menjawabnya.
Baca Juga: Videografis: Aturan Baru PSBB Transisi di Jakarta
"Apa yang saya ceritakan dalam buku ini adalah pengalaman, karena itu kemudian ada yang keberatan dengan tulisan saya. Silahkan dibantah," tuturnya.
Selain itu ia juga mengaku sudah mengundang langsung Ahok untuk menyaksikan peluncuran bukunya. Namun karena ada halangan, Komisaris Utama Pertamina itu tak bisa hadir.
"Harusnya sahabat kita hadir, tapi karena ada halangan jadi enggak hadir dan menitipkan salam dari Ahok," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Videografis: Aturan Baru PSBB Transisi di Jakarta
-
Ngabalin Lupa Pernah Ikut Demo Hingga Terlontar Ucapan Sampah Demokrasi
-
Airlangga, Puan, dan Prabowo Jangan Pernah Mimpi Menang Pilpres 2024
-
Banyak Gubernur Surati Jokowi Tolak UU Ciptaker, Anies Tidak, Ini Alasannya
-
Tak Mau Surati Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Wagub DKI: Sudah Diwakili
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional