Suara.com - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan kepada masyarakat untuk tetap bersabar sembari menilai praktik UU Cipta Kerja. Jika dalam praktiknya UU Cipta Kerja buruk, kata Prabowo, publik bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," kata Prabowo.
Tetapi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain tidak sependapat dengan masukan Prabowo.
Tengku mencoba mengingatkan Prabowo tentang beberapa keputusan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap Tengku tidak adil, di antaranya hakim konstitusi memutuskan aliran kepercayaan boleh masuk kolom agama KTP. Itu sebabnya Tengku pesimistis dengan saran Prabowo tadi.
"Pak Prabowo saya hanya mau mengingatkan bapak. Bahwa MK itulah yang telah menenggelamkan perjuangan Bapak jadi Presiden RI. Mohon maaf saya tidak percaya kepada sembilan oknum hakim MK itu. Setelah beberapa perkara tidak "adil" menurut saya. Misalnya kasus KTP Aliran Kepercayaan," kata Tengku.
Masukan dari Prabowo ke publik sama seperti yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mempersilakan pihak manapun untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja.
Jokowi dalam keterangan pers secara virtual terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020), menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu. “Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan ke MK,” katanya.
Dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, Selasa (13/10/2020), Prabowo menjelaskan UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia.
Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Sebut Sampah Demokrasi, Ngabalin Dihajar Ramai-ramai: Kacang Lupa Kulit
"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah," kata dia.
Prabowo juga menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi asing.
"Saya nggak yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Nggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," kata Prabowo.
Menurut dia banyak yang belum membaca isi UU Cipta Kerja dan termakan hoaks.
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," kata Ketua Umum Partai Gerindra.
Prabowo mengatakan hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri dan dia menyebut dalangnya berasal dari luar negeri.
Berita Terkait
-
Kapolri Minta Pengemudi Bus Tak Paksakan Diri Saat Mudik Nataru
-
Purbaya Mau Kemenkeu Terjun Langsung Bangun Proyek Sekolah Impian Prabowo
-
Rocky Gerung Sebut Kritik Netizen Sebagai Alarm Demokrasi untuk Presiden Prabowo
-
Hotman Paris Pamer Hampers Natal Unik dari Presiden Prabowo, Isinya Bikin Salfok
-
Beban Prabowo Menurut Rocky Gerung: Isu Fufufafa Hantui Publik, Audit Ekologi Nasional Mendesak
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti