Suara.com - Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang ditujukan buat demonstran yang rusuh serta menuntut Presiden Joko Widodo mundur sebagai sampah demokrasi bergulir menjadi polemik.
Tanggapan kontra disampaikan sejumlah tokoh politik dan tokoh agama melalui media sosial.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengingatkan Ngabalin bahwa masyarakat yang sedang demonstrasi tersebut sedang menjalankan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.
"Pendemo itu bukan sampah demokrasi, Mas Ali. Tapi mereka menggunakan hak demokrasi yang dijamin UUD. Tiap warga negara punya hak bicara, hak kerja dan hidup yang layak. Anda baca UUD NRI tahun 1945 lagi deh," demikian ditulis Tifatul dalam media sosial yang diakhiri dengan tanda: *KacangLupaKulit#
Kritik keras disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Tengku Zulkarnain. Tengku menekankan pendemo yang memprotes ketidakadilan dan UU Cipta Kerja yang dirasa tidak adil adalah pejuang demokrasi, bukan sampah demokrasi.
"Buat apa dibuat pasal di UUD 1945 jika sampah? Berani menuduh UUD 1945 sebagai sampah? Sampah demokrasi itu penjilat rezim... Salah-benar jilat. Paham?" kata Tengku, Rabu (14/10/2020).
Sedangkan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengingatkan Ngabalin tentang pernyataannya. Rachland mengkritik balik Ngabalin.
"Pak Ngabalin, demokrasi itu bersih. Otoriterismelah yang mengotori demokrasi. Dan Anda yang di istana: Andalah sampah otoriterisme!"
Sementara Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menilai pernyataan Ngabalin sama sekali tidak mencerminkan sikap Presiden Joko Widodo yang santun. Faizal menyarankan Ngabalin untuk berdialog dengan kelompok masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sekaligus untuk meredakan kegaduhan.
Baca Juga: Demo Chaos, Tengku: Kalian Polisi Bukan Tukang Pukul Rezim
"Pernyataan Pak Ngabalin emosional dan bersikap pribadi. Tidak mewakili ucapan dan sikap Presiden Jokowi yang santun. Silakan Ngabalin buka ruang dialog dengan para pendemo, setidaknya kerja sama untuk menciptakan situasi yang harmonis dan kondusif. Stop bikin gaduh!" kata Faizal.
Tag
Berita Terkait
-
Awas Salah Kebijakan! Tifatul Ingatkan Bahlil Soal Penertiban Solar Subsidi
-
Usai Rachlan Demokrat, KPK Hari Ini Periksa Menas Erwin Terkait Kasus Suap MA
-
Kasus Suap di MA: KPK Periksa Politikus Demokrat Rachland Nashidik, Ditanya Soal Erwin Djohansyah
-
Heran Disebut 'Orang Istana', Mahfud MD Ungkap Momen Ali Ngabalin Diusir saat Jokowi-Prabowo Bertemu: Gak Boleh Ikut
-
Aksi Mbak Rara Pawang Hujan Bikin Heboh, Tifatul Sembiring: Aceh Itu Pakai Qanun syariah
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah