Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali akan menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Cipta Kerja.
Tak tanggung-tanggung 6.000 mahasiswa rencananya akan turun mengepung Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) ini.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 10.00 WIB, tampak situasi di depan Istana Negara tak terlihat adanya gerakan massa yang melakukan demonstrasi.
Lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke Istana dan Harmoni masih banyak kendaraan berlalu lalang. Begitu pun dengan arah sebaliknya.
Sementara arus kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Utara juga masih tampak bisa dilalui beberapa kendaraan. Terlihat sejumlah trafic cone hingga kawat berduri siap dibentangkan.
Adapun dari Taman Pandang depan Istana Negara terlihat sejumlah personel kepolisian disiagakan. Sejumlah mobil taktis hingga motor tril milik personel TNI dan Polri juga disiagakan.
Ribuan Personel
Ada sebanyak 8 ribu personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda yang dikerahkan untuk mengamankan aksi tolak UU Ciptaker yang digelar para mahasiswa.
"Sekitar 8.000 lebih personel gabungan TNI Polri dan Pemda ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan.
Baca Juga: Jelang Mahasiswa Geruduk Istana, Medan Merdeka Barat Ditutup Kawat Berduri
Yusri mengatakan, akan ada personel yang akan dicadangkan dan akan 'stand by' di Mapolda Metro Jaya. Jumlahnya, lanjut dia, mencapai 10 ribu personel.
"Serta cadangan 10 ribu yang stand by di Polda," sambungnya.
Koordinator Wilayah BEM Seluruh Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Bagas Maropindra sebelumnya mengatakan, mahasiswa akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat.
Demonstrasi akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Bagas menekankan aksi ini merupakan aksi damai
"Lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia," kata Bagas dalam pernyataan resmi.
Sebelum aksi, mereka telah menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Tag
Berita Terkait
-
BEM SI: Banyak Program Pemerintah yang Ditulis Bagus, Tapi dalam Realisasinya Kacau
-
Bawa Spanduk Indonesia Gawat Darurat, Ini yang Jadi Sorotan BEM SI di Setahun Pemerintahan Prabowo
-
BEM SI Gelar Aksi Nasional, Soroti 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Soroti Satu Tahun Rezim Prabowo-Gibran, Demo BEM SI Dijaga Ketat Ribuan Aparat
-
BEM SI Gelar Aksi di Patung Kuda Siang Ini, Soroti Satu Tahun Pemerintahan PrabowoGibran
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional