Suara.com - Menurut pegiat media sosial Denny Siregar semakin sering berlangsung demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat menanganinya, tingkat kepercayaan investor luar negeri ke Indonesia semakin naik.
Itulah sebabnya, Denny Siregar menyarankan kepada masyarakat untuk, "demolah terus."
"Karena setiap kali kalian demo dan Jokowi berhasil meredam aksi kalian, investor luar akan melihat itu sebagai kekuatan. Kepercayaan akan tumbuh dan mereka akan ramai-ramai datang ke Indonesia."
Menurut Denny Siregar itulah yang disebut dibalik masalah selalu ada peluang.
Denny Siregar juga mengatakan demo omnibus law di beberapa daerah, sebenarnya menguji kualitas para kepala daerah yang diharapkan jadi pemimpin nasional.
"Jadi ingat kata bokap, "kualitas pemimpin terlihat dari seberapa kuat ia menerima tekanan." Bukan dari bagusnya dirinya lewat status-status di media sosial," katanya.
Semenjak disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), UU Cipta Kerja ditolak berbagai elemen masyarakat karena mereka menganggap peraturan ini akan lebih banyak merugikan rakyat. Tetapi sebaliknya, menurut pemerintah, UU ini akan memberikan berbagai manfaat, di antaranya menciptakan lapangan kerja, memberantas pungutan liar, dan memberikan kemudahan usaha.
UU Cipta Kerja didukung oleh semua partai pro pemerintah. Kecuali, dua partai: PKS dan Demokrat.
Tujuh fraksi yang mendukung pengesahan UU yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Baca Juga: Peruntukkanlah Penjara Buat Penjahat Saja, Bukan Aktivis yang Beda Pendapat
Hingga Senin (12/10/2020), Mahkamah Konstitusi sudah menerima dua pengajuan uji materi UU Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berdasarkan info intelijen demonstrasi menolak UU Cipta Kerja akan berlangsung sampai 28 Oktober.
“Demo ini kita sudah tahu akan berlangsung kira-kira sampai 28 Oktober. Kita sudah tahu tanggal-tanggalnya. Kan kita punya intel, ingat intel itu bukan cuma BIN ya. Ada kabagintelkam, kabaintel kejagung, intel imigrasi, intel kita banyak sekali,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Jumat (16/10/2020).
Mahfud mengimbau demonstran tetap menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi. “Kalau sampai terjadi (rusuh atau anarkis) pasti di luar itu (ketentuan UU). Kalau terjadi penangkapan itu di luar ketentuan UU, UU Nomor 9 Tahun 1998,” kata dia.
Berita Terkait
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Pakai Analogi 'Rekening Koran', Hasan Nasbi Tantang Balik Penuduh Ijazah Jokowi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!