Suara.com - Kepolisian Prancis menggerebek rumah pejabat senior pemerintah dan kesehatan sebagai bagian dari penyelidikan penanganan pandemi virus corona.
Menyadur BBC, Jumat (16/10/2020), penggerebekan dilakukan selepas pengadilan melancarkan penyelidikan penanganan pandemi oleh pemerintah awal tahun ini.
Menteri Kesehatan Prancis Olivier Veran dan direktur kesehatan nasional, Jerome Salomon, termasuk di antara mereka yang rumahnya disambangi kepolisian pada Kamis (15/10).
Perdana Menteri Jean Castex juga tengah diselidiki. Ia bersama dengan Veran merupakan tokoh pemting dalam kebijakan jam malam di sembilan kota Prancis, yang berlaku mulai Sabtu (17/10).
"(Jam malam) ini berarti pada pukul 21.00 semua orang harus berada di rumah, tanpa kecuali, semua tempat, bisnis atau layanan publik yang dibukan untuk umum akan ditutup," kata Castex pada Kamis (15/10).
Prancis disebutkan tengah menghadapi kritik atas kekurangan fasilitas dan lambatnya respon terhadap penanganan pandemi virus corona.
Juli lalu, pengadilan meluncurkan penyelidikan atas penangangan pandemi oleh pemerintah setelah masyarakat termasuk dokter dan keluarga korban, menuding adanya kelalaian dalam menanggapi Covid-19.
Menteri dan pejabat pemerintah daerah dituduh melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas mereka terkait penanganan pandemi.
Castex pada Kamis (15/10), mengatakan memiliki kepercayaan mutlak terhadap Veran maupun Macron dalam menanggapi wabah virus corona.
Baca Juga: Selama Pandemi Covid-19, Ramai Orang Tambah Penghasilan Jadi Reseller
Prancis berhasil mengendalikan wabah pertama dengan melakukan penguncian nasional. Namun sejak Agustus jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dengan cepat, setelah pelonggaran mulai dilakukan.
Berdasarkan Worldometer, Jumat (16/10), Prancis mencatatkan total 809.684 kasus infeksi corona dnegan 33.125 kematian.
Macron mengatakan langkah-langkah pembatasan baru, termasuk jam malam, bertujuan utnuk mengurangi kasus Covid-19 harian turun dari puluhan ribu ke tiga ribu.
Jam malam mulai dari pukul 21.00 malam hingga 06.00 pagi, akan berlaku setidaknya selama empat minggu di sembilan kota, yakni Paris, Marsille, Lyon, Lille, Saint Etienne, Rouen, Toulouse, Grenoble, dan Montpellier.
Selain itu, pesta pribadi juga akan dilarang, termasuk di area yang tidak diberlakukan jam malam. Aturan ini berlaku efektif mulai Jumat (16/10) tengah malam.
Sementara, semua perusahaan di area jam malam akan diminta untuk membuat karyawan bekerja dari rumah setidaknya selama beberapa hari dalam sepekan, dan mengatur jam kerja. Presiden Macron menyarankan "kerja jarak jauh" selama dua atau tiga hari seminggu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT