Suara.com - Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait kabar adanya dalang dalam aksi unjuk rasa memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam acara Kabar Petang TV One, Kamis (15/10/2020), Burhanuddin Muhtadi menyinggung soal adanya drama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat.
Pasalnya, dalam acara tersebut ada politisi dari kedua partai yakni Masinton Pasaribu dan Jansen Sitindaon.
"Ini sepertinya lagu lama. Saya ingat betul lima atau enam kali diundang TV One untuk mengomentari drama antara PDIP dengan PD," ungkapnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/10/2020).
"Saya sebut lagu lama karena ini bagian dari kisah lama antara Bu Megawati dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono," imbuhnya.
Burhanuddin Muhtadi menanggapi perdebatan antara Masinton Pasaribu dan Jansen Sitindaon soal adanya dalang dalam aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurutnya Burhanuddin Muhtadi, sejak awal pemerintah seharusnya menghindari narasi-narasi yang mengesankan adanya dalang di balik aksi unjuk rasa tersebut.
"Lebih baik pemerintah menghindari narasi-narasi yang mengesankan ada dalang, meskipun faktanya memang ada. Tapi jangan sampai dilempar ke publik apalagi tanpa menyebutkan nama yang jelas," ungkapnya.
Lebih lanjut lagi, Burhanuddin Muhtadi menuturkan bahwa adanya istilah dalang ini justru mengesankan pemerintah anti kritik. Oleh sebab itu, ia lebih menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan konsultasi publik.
Baca Juga: SBY Dituding Dalangi Demo, Masinton PDIP: Harus Bijak, Jangan Dramatisasi
Dalam iklim demokrasi yang tengah panas ini, Burhanuddin Muhtadi menyarankan agar pemerintah mengindari hal-hal yang bisa memanti ketegangan publik.
"Istilah dalang itu mengesankan pemerintah anti kritik. Dalam iklim demokrasi seperti sekarang, baiknya pemerintah menghindari hal-hal yang bisa memunculkan kekisruhan di ruang yang sama, tapi jangan telalu reaktif," ucapnya.
Saat ditanya oleh pembawa acara soal bagaimana seharusnya pemerintah bertindak sekarang, Burhanuddin Muhtadi menjawab sudah terlanjur. Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini.
"Nasi sudah menjadi bubur, satu hal yang sering kali dipakai pemerintah dengan menggunakan istilah yang tidak menjawab masalah," kata Burhanuddin Muhtadi.
"Karena sudah menyebutkan dalang oleh elite, tetapi harus clear siapa dalangnya," lanjutnya.
Perdebatan Masinton Pasaribu dan Jansen Sitindaon
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan