Suara.com - Selasa (20/10/2020) nanti, usia pemerintahan Presiden Joko Widodo periode yang kedua genap satu tahun.
Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan jika diperlukan, sekarang ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.
"Kalau mau sekaranglah momentumnya lakukan reshuffle. Kesempatan bisa digunakan untuk lebih konsolidasikan dukungan politik, lebih inklusif, lebih fokus agenda-agenda legislasi dan non-ekonomi (ipososbudkum)," kata Rustam.
Isu reshuffle mencuat kembali pada akhir Agustus 2020, ada 18 menteri yang ketika itu disebut-sebut bakal terkena perombakan kabinet.
Pada awal Oktober, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari PKS Hidayat Nur Wahid juga menyinggung isu reshuffle dalam pernyataan di media sosial. Dia menyoroti kinerja Menteri Luhut Binsar Pandjaitan setelah dua pekan diperintahkan Jokowi untuk menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa provinsi yang ternyata belum sesuai target.
"Evaluasi Prof. Wiku (Jubir Satgas Penanganan Covid-19), 2 Pekan Luhut diperintah Presiden Jokowi untuk turunkan kasus Covid-19. Ternyata malah bertambah, kematian naik di 5 provinsi," ujar Hidayat.
"Kembali targetnya tak terpenuhi. Bagaimana evaluasi Jokowi? Jadi reshuffle?" Hidayat menambahkan.
Tanggapan Istana
Pada akhir bulan itu, juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menekankan tidak ada rencana presiden untuk merombak atau reshuffle kabinet dan jajaran Kabinet Indonesia Maju saat ini sedang fokus bekerja.
Baca Juga: Denny: Demolah Terus, Tiap Jokowi Bisa Redam, Investor Anggap Itu Kekuatan
"Semua jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sekarang hanya fokus bekerja keras menangani pandemi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Sebab itu, tidak ada rencana reshuffle kabinet," kata Fadjroel dalam siaran pers.
Fadjroel mengatakan yang diperlukan Indonesia saat ini adalah bekerja cepat, bekerja keras dan bekerja inovatif.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo selalu menekankan kecepatan dan inovasi kerja pemerintah dari pusat hingga daerah serta kolaborasi seluruh komponen bangsa agar bisa segera keluar dari krisis kesehatan dan krisis perekonomian.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kata Fadjroel, jajaran kabinet diminta tetap fokus bekerja memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan dalam semua kegiatan di kementerian masing-masing.
Menteri Sekretaris Jenderal Pratikno dalam laporan Antara sebelumnya juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kerja cepat dan terfokus dari pemerintah untuk menghasilkan solusi dan mengatasi pandemi yang tengah berlangsung di Indonesia. Selain itu, para menteri juga harus terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.
"Sekali lagi, tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri agar tetap fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang, melakukan reformasi fundamental sebagai prasyarat Indonesia Maju," kata Fadjroel.
Berita Terkait
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo
-
Isu Kocok Ulang Kabinet Mencuat, Bahlil Lahadalia Siap Digeser?
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Bantah Isu Fitnah, Kementan Bongkar Borok Proyek Fiktif Rp27 Miliar: 'Ada Bukti dan Pengakuan'
-
Jenderal Kepercayaan Xi Jinping Diduga Bocorkan Senjata Nuklir China ke CIA
-
Kasus Suami Bela Istri Jadi Tersangka, Dua Belah Pihak Sepakat Tempuh Restorative Justice
-
Korban Longsor di Cisarua Bandung Barat Capai 17 Orang, 6 Jenazah Masih Diidentifikasi
-
Buka Raker Bareng Kapolri, Ketua Komisi III DPR Bedah 7 Lini Transformasi Reformasi Polri
-
Laporkan Stabilitas Kamtibmas 2025, Kapolri Singgung Agustus Kelabu Saat Rapat Bereng Komisi III
-
KPK Panggil Bos Maktour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Maling Nekat Diduga Bongkar 200 Meter Trotoar Jalan Raya Cilincing Demi Curi Kabel PJU
-
Menteri PPPA Tegas Soal MBG: Hak Anak yang Tak Boleh Dilanggar
-
Mendagri Dorong Percepatan Relokasi Warga dan Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor