Suara.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku tak masalah jika dirinya disebut sebagai kadrun.
Sebutan ini ramai dituduhkan terhadapnya usai tampil saat mendampingi Presiden Joko Widodo saat menemui massa Aksi 212 pada tahun 2016 lalu.
Kepada Karni Ilyas, Gatot menceritakan alasan dirinya waktu itu mengenakan peci putih saat mendampingi presiden.
"Bagi saya, saya memegang teguh doktrin yang selalu saya terima yaitu asas tujuan. Apabila asas tujuan tercapai, risiko semuanya itu kalau cuma ke saya sendiri, saya mau dibilang apa," kata Gatot dilansir dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu (12/10/2020).
Ia mengaku banyak sebutan yang menempel padanya saat itu dari kedua belah pihak. Termasuk dari kalangan massa 212 itu sendiri.
"Di 212 pun saya juga dibilangnya orangnya pemerintah. Jadi saya 'tidak disukai keduanya' itu risiko lah," jelas dia.
Pun demikian dengan sebutan kadrun yang disematkan orang-orang kepadanya. Gatot mengaku tak mempermasalahkan sebutan tersebut.
"Biasa saja begitu, seperti mau dibilang apa atau apa. Pada saat usia sekarang ini, mau dibilang kadrun, ya Allah tahulah apa yang saya lakukan, itu saja kunci saya. Makanya saya santai-santai saja," ujar Gatot.
Istilah kadrun yang merupakan singkatan dari kadal gurun sohor usai pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 hingga pemilu presiden 2019. Istilah ini mengorbit setelah ramai kampret dan cebong -- sebutan untuk kelompok pro dan oposisi.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Gatot Nurmantyo Kabur ke Luar Negeri?
Gatot Nurmantyo adalah seorang Jenderal TNI yang resmi menjabat sejak 8 Juli 2015. Ia menggantikan jenderal sebelumnya yang dipegang oleh Moeldoko.
Sebelum menjadi Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo adalah seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada tanggal 31 Maret 2018, Gatot Nurmantyo memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dan membuka kesempatan dirinya untuk bergabung dan turut terjun di dunia politik Indonesia.
Kekinian, Gatot Nurmantyo bergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau disingkat KAMI. Ia mendapat jabatan sebagai Presidium KAMI.
Mantan Jenderal TNI ini juga hadir dalam Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020). Gatot datang bersama beberapa tokoh lainnya, seperti Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Benarkah Gatot Nurmantyo Kabur ke Luar Negeri?
-
Gatot Nurmantyo Batal Datang, Deklarasi KAMI Riau Tetap Lanjut
-
Gatot Nurmantyo Batal Hadiri Deklarasi KAMI di Riau, Alasannya Ini
-
Tiga Petinggi KAMI Jadi Tersangka, Teddy PKPI: Gatot Pasti Lepas Tangan
-
Gatot Nurmantyo Sebut Omnibus Law Mulia dan 4 Berita Terpopuler SuaraJogja
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini