Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak ingin angka kasus penularan Covid-19 terjadi selama libur panjang Oktober 2020.
Dia pun mengingatkan jajaran kementeriannya agar tak mengulang lagi dengan kasus Covid klaster libur panjang yang sebelumnya meningkat di masyarakat.
"Berkaitan dengan libur panjang di akhir Oktober tahun 2020 mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada satu setengah bulan yang lalu mungkin setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10/2020).
Jokowi meminta perlu dibahas berkaitan dengan libur panjang dan cuti bersama agar tak terjadi peningkatan kasus Covid-19.
"Ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan per 18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia yakni 17,69 persen. Jumlah tersebut kata Jokowi lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen.
"Ini bagus sekali, kita 17,69 dunia 22,54," tuturnya.
Kepala Negara kemudian membandingkan rata-rata kematian di Indonesia pada bulan lalu menurun dari 3,94 menjadi 3,45 persen dibanding bulan September 2020.
"Dibandingkan bulan yang lalu rata-rata kematian di Indonesia juga menurun dari 3,94 menjadi 3,45 persen. Sekali lagi menurun dari bulan lalu 3,94 menjadi 3,45," kata Jokowi.
Baca Juga: Begini Jurus Polisi Cegah Anarko 'Bermain' saat Demo 1 Tahun Jokowi Besok
Selanjutnya angka rata-rata kesembuhan di Indonesia yakni 78,84 persen. Angka tersebut kata Jokowi lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yakni 74,67 persen.
"Rata-rata kesembuhan di Indonesia 78,84. Ini juga lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang 74,67. Kita 78,84 dunia 74,67," tuturnya.
Karena itu Jokowi meminta jajaran terkait untuk terus menekan angka kasus Covid dan kematian serta. meningkatkan angka kesembuhan di Indonesia
"Saya kira hal-hal seperti ini yang terus harus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia akan semakin membaik," katanya.
Berita Terkait
-
Peluang Prabowo-Gibran di Pilpres 2029 Dinilai Masih Terbuka, Manuver Jokowi Jadi Sorotan
-
Datangi Kediaman Jokowi di Solo, Sespri Prabowo Rizky Irmansyah Jadi Sorotan
-
Guru Besar UMY: Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Bayang-Bayang Jokowi
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Nadiem Makarim: Banyak yang Larang Saya Jadi Menteri Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT