News / metropolitan
Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
Dua pelanggar PSBB saat diberikan sanksi sosial oleh petugas di check point PSBB Pasar Rebo. (Suara.com/Bagaskara).

Suara.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19. Namun ketentuan pidana untuk sanksi penjara telah dihapuskan.

Ketua Badan Pembentukan Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan dalam laporannya, Perda ini menggabungkan berbagai aturan penanganan corona yang selama ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub).

Selain itu ada juga berbagai tambahan dan berbagai penyesuaian yang dianggap diperlukan agar penanganan corona di Jakarta lebih baik dari sebelumnya.

"Ada penambahan yang perlu dan belum tercatum, agar tidak timbul multitafsir, seperti penambahan beberapa istilah, peran DPRD," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Sempat Tertunda, Perda Penanganan Covid-19 DKI Siang Ini Disahkan DPRD

Selain itu ada juga mengenai ketentuan pidana dalam pasal 29 sampai 32 bab X Perda ini. Setelah sempat ada wacana memasukan hukuman kurungan atau penjara saat pembahasan Raperda, akhirnya DPRD memutuskan untuk menghapusnya.

"Pemberian edukasi serta penguatan ketentuan pidana, hanya ada pidana denda," jelasnya.

Usai rapat, Pantas menjelaskan pihaknya setelah mendengar pendapat dari fraksi, komisi DPRD DKI dan para ahli, memutuskan untuk menekankan pada edukasi masyarakat. Karena itu, sanksi kurungan ditiadakan.

"Pidana kurungan kami tidak masukan, jadi kami memang lebih kepada efek pendidikan. Maka. Perda ini juga yang banyak kami tonjolkan adalah edukasi," jelasnya.

Perda penanganan Corona ini disebutnya terdiri dari 11 bab dan 35 pasal. Selain itu, regulasi ini memiliki cakupan luas mulai dari pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah hingga pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Balik PSBB Transisi, Masjid Fatahillah di Kantor Anies Gelar Jumatan Lagi

"Kemitraan, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, pemantauan, pendanaan, hingga pengaturan ketentuan pidana jadi ruang lingkup perda ini," pungkasnya.

Komentar