Suara.com - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) semakin mesra. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya sebuah jalan bernama Jalan Presiden Joko Widodo di daerah Abu Dhabi, UEA.
Peresmian itu sendiri disampaikan langsung Joko Widodo melalui akun Twitter resminya @jokowi.
"Seruas jalan di Abu Dhabi, UEA, diresmikan sebagai Presiden Joko Widodo Street oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman Abu Dhabi Executive Office," tulis akun tersebut, Selasa (20/10/2020).
Dalam keterangannya, penamaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh hubungan kedua negara yang bisa bermanfaat untuk rakyat.
Kepastian nama jalan tersebut juga dikonfirmasi langsung KBRI Abu Dhabi melalui laman Facebook resminya.
"Yup, Anda tidak salah baca. Ini bukan hoaks. Bahwa benar ada nama jalan “Presiden Joko Widodo”," tulis KBRI Abu Dhabi.
Berdasarkan unggahan KBRI Abu Dhabi, peresmian nama jalan tersebut berlangsung pada Senin sore (19/10/2020) pukul 16:45 waktu setempat.
Di peresmian itu, turut hadir Duta Besar RI untuk UEA dan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi serta pejabat UEA lainnya.
"Penamaan jalan Presiden Joko Widodo ini merupakan bentuk penghormatan (tribute) Pemerintah UEA kepada Presiden Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral RI – UEA selama ini," terang KBRI Abu Dhabi.
Baca Juga: Satu Tahun Pelantikan, Nama Jalan Presiden Joko Widodo Diresmikan di UEA
Jalan Presiden Joko Widodo itu letaknya di salah satu ruas jalan utama yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.
Sebelumnya, nama jalan tersebut adalah Al-Ma’arid Street (dalam bahasa Indonesia artinya ekshibisi/pameran) yang menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.
Meski terkesan membanggakan, kabar tersebut tetap menimbulkan pro kontra bagi kalangan warganet.
"Nggak bangga,apa manfaat nya buat rakyat, kecuali utang luar negeri lunas baru saya bangga," ujar akun @Marjo***
"Gitu doang mah bukan prestasi, gang di desa juga bisa prestisius kok dinamakan Jokowi," celetuk akun @Altere***
Di sisi lain, pemilik akun Facebook Alfredi Purba**** mengapresiasi pencapaian Jokowi tersebut.
Berita Terkait
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
5 Sepatu Jalan Lokal Paling Empuk dan Stylish, Auto Jadi Bintang Tongkrongan
-
Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?
-
7 Manfaat Jalan Kaki 30 Menit di Pagi Hari yang Bisa Dirasakan dalam Hitungan Minggu
-
Momen Pertemuan Prabowo dan Putin di Istana Kremlin
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!