Suara.com - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) semakin mesra. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya sebuah jalan bernama Jalan Presiden Joko Widodo di daerah Abu Dhabi, UEA.
Peresmian itu sendiri disampaikan langsung Joko Widodo melalui akun Twitter resminya @jokowi.
"Seruas jalan di Abu Dhabi, UEA, diresmikan sebagai Presiden Joko Widodo Street oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman Abu Dhabi Executive Office," tulis akun tersebut, Selasa (20/10/2020).
Dalam keterangannya, penamaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh hubungan kedua negara yang bisa bermanfaat untuk rakyat.
Kepastian nama jalan tersebut juga dikonfirmasi langsung KBRI Abu Dhabi melalui laman Facebook resminya.
"Yup, Anda tidak salah baca. Ini bukan hoaks. Bahwa benar ada nama jalan “Presiden Joko Widodo”," tulis KBRI Abu Dhabi.
Berdasarkan unggahan KBRI Abu Dhabi, peresmian nama jalan tersebut berlangsung pada Senin sore (19/10/2020) pukul 16:45 waktu setempat.
Di peresmian itu, turut hadir Duta Besar RI untuk UEA dan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi serta pejabat UEA lainnya.
"Penamaan jalan Presiden Joko Widodo ini merupakan bentuk penghormatan (tribute) Pemerintah UEA kepada Presiden Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral RI – UEA selama ini," terang KBRI Abu Dhabi.
Baca Juga: Satu Tahun Pelantikan, Nama Jalan Presiden Joko Widodo Diresmikan di UEA
Jalan Presiden Joko Widodo itu letaknya di salah satu ruas jalan utama yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.
Sebelumnya, nama jalan tersebut adalah Al-Ma’arid Street (dalam bahasa Indonesia artinya ekshibisi/pameran) yang menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tunb Al Kubra.
Meski terkesan membanggakan, kabar tersebut tetap menimbulkan pro kontra bagi kalangan warganet.
"Nggak bangga,apa manfaat nya buat rakyat, kecuali utang luar negeri lunas baru saya bangga," ujar akun @Marjo***
"Gitu doang mah bukan prestasi, gang di desa juga bisa prestisius kok dinamakan Jokowi," celetuk akun @Altere***
Di sisi lain, pemilik akun Facebook Alfredi Purba**** mengapresiasi pencapaian Jokowi tersebut.
Berita Terkait
-
Mario Balotelli Belum Pensiun, Resmi Dikontrak Klub UEA Sampai 2028
-
Galodo Bukan Titik Nol: Catatan Hikmah Lembaran Hidup Baru yang Lebih Baik
-
Bebas Nyeri Lutut, Ini 5 Sepatu Jalan Jauh Paling Nyaman untuk Usia 40-an ke Atas
-
Mimpi Besar 'Sang Penghibur' Terkubur Geliat Malam Gang Boker Ciracas
-
Padang Pulih: Menanti Matahari dan Kembali Bangkitnya Ranah Minang
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak