Suara.com - Polda Metro Jaya melakukan pengamanan terhadap sejumlah objek vital menjelang aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan beberapa objek vital yang diamankan meliputi gedung-gedung pusat pemerintahan seperti Istana Negara dan DPR RI.
Selain itu, pengaman berlapis juga dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan.
"Ada beberapa sentra-sentra perekonomian yang kami lakukan pengamanan, kita lapis di sana. Kemudian ada sentra-sentra perbelanjaan mal yang kita nilai rawan kita siapkan pengamanan di situ," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Yusri menyebutkan setidaknya ada 10.587 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi hari ini.
Mereka meliputi unsur Polri, TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
"Kami cadangkan juga ada 10 ribu personel TNI-Polri yang kita cadangan di dua titik, di Monas dan di Gedung DPR," ujarnya.
Siap Represif
Polda Metro Jaya sebelumnya juga mengingatkan kepada kelompok buruh dan mahasiswa untuk mengantisipasi adanya penyusup yang hendak menciptakan kerusuhan di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja.
Baca Juga: Dalih Cari Perusuh, Polisi Tak Segan Represif Tangani Demo Setahun Jokowi
Yusri bahkan menyatakan, jika polisi tak segan bertindak represif terhadap pelaku yang merusuh hingga merusak fasilitas umum atau fasilitas kepolisian.
"Kepolisian tidak akan segan-segan untuk represif dalam hal ini perusuh-perusuh yang membuat kerusuhan dengan merusak fasilitas umum, pos kepolisian, atau kekerasan-kekerasan lain," ungkapnya.
Menurut penuturan Yusri, pihaknya juga telah melakukan langkah antisipatif untuk mencegah adanya kelompok penyusup yang hendak melakukan kerusuhan di tengah-tengah aksi buruh dan mahasiswa. Langkah antisipatif itu dilakukan dalam bentuk melakukan razia.
"Kalau itu murni untuk melakukan unjuk rasa sesuai penyampaian aspirasi yang ada, sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan ke kepolisian, kita akan kawal. Tetapi kalau yang datang memang untuk melakukan kerusuhan, ini akan kita tindak tegas, dari razia, kita akan amankan," kata dia.
Berita Terkait
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Isi Flashdisk Penjerat Pandji Pragiwaksono Dibedah Polisi, Ada Rekaman Acara 'Mens Rea'
-
Kasus Kematian Diplomat Dihentikan, Keluarga Arya Daru Tempuh Langkah Hukum dan Siap Buka 'Aib'
-
Larangan Suporter Persija Jakarta ke Bandung Jelang Laga Persib di GBLA 11 Januari 2026 Resmi Keluar
-
Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar