Suara.com - Sejumlah massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan para buruh melakulan aksi demontrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja bertepatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sekira pukul 12.50 WIB sejumlah massa dari Gerakan Soekarno Muda mulai melakukan aksi bakar ban di depan barrier kawat berduri dan beton yang dipasang aparat.
Awalnya mereka melakukan longmarch dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan dengan membawa sejumlah atribut seperti spabduk bertuliskan nada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Aksi ini sebagai aksi evaluasi terhadap kinerja 1 Jokowi-Ma'ruf. Kita tegas meminta Omnibus Law khususnya Cipta Kerja dibatalkan," kata salah satu orator melalui pengeras suara.
Hingga kekinian mereka masih menyampaikan aspirasinya. Sejumlah aparat terlihat memantau aksi bakar ban yang dilakukan massa Gerakan Soekarno Muda.
Sementara itu, sejumlah massa mahasiswa dari BEM SI tidak terlibat langsung dalam aksi ini. Mereka hanya melihat dan justru merapatkan barisan sambil menunggu massa lainnya.
Sebelumnya Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10/2020).
Mahasiswa juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Gunakan Jalur Busway, Begini saat Para Pendemo Zuhur Berjemaah Dekat Istana
BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.
Adapun terkait aksi hari ini, Remy mengimbau seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.
Berita Terkait
-
Gunakan Jalur Busway, Begini saat Para Pendemo Zuhur Berjemaah Dekat Istana
-
Aksi UU Ciptaker, Mahfud MD: Mungkin yang Ditangkap Dekat dengan SBY
-
Tiba di Patung Kuda, Massa Aksi dari BEM SI Gelar Salat Zuhur
-
Ribuan Buruh Coba Blokade Pintu Tol Cileunyi
-
Dekati Kantor Jokowi, Massa BEM SI Salat Zuhur saat Tiba di Patung Kuda
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional