Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak ingin aksi demonstrasi memperingati satu tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi klaster corona baru. Karena itu ia menyarankan agar massa aksi melakukan tes cepat atau rapid test corona sebelum aksi.
Meski demikian, Riza tidak mempersoalkan kegiatan unjuk rasa tersebut. Namun ia meminta masyarakat harus mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Harapan kami yang demo juga lakukan test. Rapid test para pendemo," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya kewaspadaan terhadap corona saat ini perlu dijaga. Jangan sampai, kata Riza, niat menyuarakan aspirasi malah berubah jadi ajang penularan virus skala besar.
"Jangan sampai punya niat baik memperjuangkan sesuatu tapi justru kembali ke rumah masing masing nanti membawa virus tanpa disadari tanpa diketahui yang bersangkutan terpapar," jelasnya.
Menurutnya klaster corona pasca demo sudah terbukti saat aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja pekan lalu. Banyak massa aksi yang dibawa ke Polda Metro Jaya begitu dites hasilnya reaktif.
"Dari 1172 (orang) yang diamankan aparat, dan dirapud test ada 27 yang reaktif. Itu belum semua sementara jumlah kan lebih banyak, tapi belum semua dirapid test," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri