Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, gaya kepemimpinan satu tahun di periode kedua Presiden Joko Widodo lebih condong mengikuti gaya Soeharto pada era Orde Baru.
Ray Rangkuti mengajukan tujuh ciri-ciri yang menjadi dasar dirinya menilai Jokowi yang tepat hari ini, Selasa (20/10/2020) sudah 6 tahun berkuasa, sama seperti Soeharto.
Mulanya, Ray Rangkuti membandingkan gaya kepemimpinan Jokowi dengan tiga presiden pertama RI. Mulai dari Soekarno, Soeharto dan Habibie.
Arah Jokowi yang menitiberatkan kepada ekonomi, yakni infrastruktur dan investasi dinilai lebih sama dengan kebijakan pembangunan era Soeharto.
"Kalau saya lihat satu tahun terakhir ini setidaknya, saya merasa bahwa pak jokowi lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan Pak Harto dibanding Soekarno, dibanding dengan Pak Habibie," kata Ray dalam webinar Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
Kemudian, kekuatan dukungan parlemen yang mayoritas fraksi mendukung pemerintah juga menyamakan Jokowi dengan Soeharto.
Ciri selanjutnya, yaitu penumpukan kekuasaan kepada pemerintah pusat, salah satunya terlihat dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Seperti kita ketahui ya, semua kekuasaan di bawah dia (Soeharto), sekarang juga begitu. Termasuk ciri dari undang-undang omnibus law. Di mana sekarang kelihatan banyak kewenangan yang selama ini kita distribusikan ke pemerintah daerah diambil alih lagi oleh presiden. Khususnya di perizinan-perizinan yang selama ini sudah didistribusikan ke pemerintah daerah sekarang diambil alih lagi oleh pemerintah pusat alias presiden," tutur Ray.
Tipikal orde baru di rezim Jokowi juga terlihat dari aspek stabilitas politik dalam penegakaan hukum.
Baca Juga: Massa Tak Beralmamater Dekati Barisan Mahasiswa, Orator: Hati-hati Penyusup
Ray mencontohkan, mudahnya aparat kepolisian dalam menangkap dan memeriksa masyarakat hanya karena tuduhuan hoaks dan ujaran kebencian.
Alasan serupa yang dilakukan aparat zaman orde baru dengan tuduhan menggangu keamanan.
"Makanya kita lihat sekarang ini polisi begitu aktif untuk memanggil, memeriksa mereka yang dianggap punya potensi untuk istilah-istilah yang dipergunakan sekarang itu hoaks, kebencian, dan itu soal redaksi saja menurut saya. Kalau zaman orde baru tentu disebut dengan mengganggu keamanan, mengganggu stabilitas, mengancam kedaulatan negara dan seterusnya," ujar Ray.
Tipikal kelima dan keenam, lanjut Ray ialah pengumpulan pembiayaan pembangunan hingga lemahnya upaya pemberanyasan korupsi. Dua hal yang dahulu ada di zaman orde baru, kini terkesan hidup kembali.
"Ini tipikal keenam di mana upaya pemberantasan korupsi itu bukan prioritas, bukan sesuatu yang penting," kata Ray.
Tipikal ketujuh ialah maraknya praktik dinasti politik. Ray berujar zaman dahuku dinasti politik dikenal dengan istilah nepotisme. Di mana hanya orang dekat terutama memiliki ikatan darah yang kemudian punya akses menuju kekuasaan.
Berita Terkait
-
Massa Tak Beralmamater Dekati Barisan Mahasiswa, Orator: Hati-hati Penyusup
-
Demo Berlanjut di Kalbar, Mahasiswa Awali Salat Berjemaah
-
Kabareskrim hingga Pangdam Jaya Datangi Lokasi Demo Setahun Jokowi-Maruf
-
Dituduh Penyusup, Polisi Bekuk Belasan ABG saat Demo Setahun Jokowi-Maruf
-
Emak-Emak Jemput Anaknya Demo: Cari Uang Susah, Coba Kalau Ditangkap Polisi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
1,5 Tahun Menjabat, Kepercayaan Publik pada Prabowo Tembus 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Kuota Program Magang Diperbesar Pemerintah, Peluang Karier atau Sekadar Tenaga Kerja Murah?
-
Gelap Mata Demi 'Deposit' Judol: Pria di Makassar Bacok Istri dan Leher Sepupu hingga Tewas!
-
Ancaman Serangan Israel ke Iran Kembali Mencuat Usai Perundingan Damai Gagal Total
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?
-
Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?