Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, gaya kepemimpinan satu tahun di periode kedua Presiden Joko Widodo lebih condong mengikuti gaya Soeharto pada era Orde Baru.
Ray Rangkuti mengajukan tujuh ciri-ciri yang menjadi dasar dirinya menilai Jokowi yang tepat hari ini, Selasa (20/10/2020) sudah 6 tahun berkuasa, sama seperti Soeharto.
Mulanya, Ray Rangkuti membandingkan gaya kepemimpinan Jokowi dengan tiga presiden pertama RI. Mulai dari Soekarno, Soeharto dan Habibie.
Arah Jokowi yang menitiberatkan kepada ekonomi, yakni infrastruktur dan investasi dinilai lebih sama dengan kebijakan pembangunan era Soeharto.
"Kalau saya lihat satu tahun terakhir ini setidaknya, saya merasa bahwa pak jokowi lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan Pak Harto dibanding Soekarno, dibanding dengan Pak Habibie," kata Ray dalam webinar Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
Kemudian, kekuatan dukungan parlemen yang mayoritas fraksi mendukung pemerintah juga menyamakan Jokowi dengan Soeharto.
Ciri selanjutnya, yaitu penumpukan kekuasaan kepada pemerintah pusat, salah satunya terlihat dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Seperti kita ketahui ya, semua kekuasaan di bawah dia (Soeharto), sekarang juga begitu. Termasuk ciri dari undang-undang omnibus law. Di mana sekarang kelihatan banyak kewenangan yang selama ini kita distribusikan ke pemerintah daerah diambil alih lagi oleh presiden. Khususnya di perizinan-perizinan yang selama ini sudah didistribusikan ke pemerintah daerah sekarang diambil alih lagi oleh pemerintah pusat alias presiden," tutur Ray.
Tipikal orde baru di rezim Jokowi juga terlihat dari aspek stabilitas politik dalam penegakaan hukum.
Baca Juga: Massa Tak Beralmamater Dekati Barisan Mahasiswa, Orator: Hati-hati Penyusup
Ray mencontohkan, mudahnya aparat kepolisian dalam menangkap dan memeriksa masyarakat hanya karena tuduhuan hoaks dan ujaran kebencian.
Alasan serupa yang dilakukan aparat zaman orde baru dengan tuduhan menggangu keamanan.
"Makanya kita lihat sekarang ini polisi begitu aktif untuk memanggil, memeriksa mereka yang dianggap punya potensi untuk istilah-istilah yang dipergunakan sekarang itu hoaks, kebencian, dan itu soal redaksi saja menurut saya. Kalau zaman orde baru tentu disebut dengan mengganggu keamanan, mengganggu stabilitas, mengancam kedaulatan negara dan seterusnya," ujar Ray.
Tipikal kelima dan keenam, lanjut Ray ialah pengumpulan pembiayaan pembangunan hingga lemahnya upaya pemberanyasan korupsi. Dua hal yang dahulu ada di zaman orde baru, kini terkesan hidup kembali.
"Ini tipikal keenam di mana upaya pemberantasan korupsi itu bukan prioritas, bukan sesuatu yang penting," kata Ray.
Tipikal ketujuh ialah maraknya praktik dinasti politik. Ray berujar zaman dahuku dinasti politik dikenal dengan istilah nepotisme. Di mana hanya orang dekat terutama memiliki ikatan darah yang kemudian punya akses menuju kekuasaan.
Berita Terkait
-
Massa Tak Beralmamater Dekati Barisan Mahasiswa, Orator: Hati-hati Penyusup
-
Demo Berlanjut di Kalbar, Mahasiswa Awali Salat Berjemaah
-
Kabareskrim hingga Pangdam Jaya Datangi Lokasi Demo Setahun Jokowi-Maruf
-
Dituduh Penyusup, Polisi Bekuk Belasan ABG saat Demo Setahun Jokowi-Maruf
-
Emak-Emak Jemput Anaknya Demo: Cari Uang Susah, Coba Kalau Ditangkap Polisi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti