Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Pinangki Sirna Malasari dalam kasus gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Jaksa menilai, dakwaan terhadap Pinangki telah menjelaskan secara lengkap mulai dari perbuatan hingga tempat terjadinya tempat tindak pidana.
Merespons hal tersebut, pengacara Pinangki, Aldres Napitupulu menilai, jaksa tidak menjelaskan hal-hal yang pihaknya sampaikan dalam eksepsi yang mereka ajukan. Misalnya, penerimaan uang dari sosok Andi Irfan Jaya.
"Jadi dia (jaksa) sama sekali tidak menjelaskan pemberian uang. Jaksa tadi hanya mengatakan bahwa 'kami mendakwa dia (Pinangki) menerima uang dari Andi Irfan Jaya itu kalau tidak di Kuala Lumpur, di Jakarta, atau, atau, atau kebanyakan ataunya," kata Aldres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Tak hanya itu, Aldres menilai jika jaksa tidak menjelaskan soal Pinangki yang dinilai melakukan Tindak Pidana Pencucuian Uang. Salah satunya yakni menyamarkan uang yang diterima oleh kliennya.
"Kemudian pencucian uang, kami katakan tidak jelas di mana menyamarkannya, di mana layering-nya, pencucian uang diperkara ini, kemudian dia jawab digunakan untuk kepentingan pribadi. Loh itu bukan pencucian uang. Itu namanya kalaupun benar, ya itu menikmati hasil kejahatan," jelasnya.
Jaksa Kemas Roni sebelumnya mengatakan, dakwaan terhadap Pinangki telah menjelaskan secara rinci mengenai penerimaan uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra. Hal itu dia beberkan dalam sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi yang diajukan oleh Pinangki.
"Surat dakwaan JPU, baik dakwaan subsider atau primer telah memuat seluruh unsur pasal. Kemudian surat dakwaan sudah menjelaskan secara lengkap, rincian perbuatan dan menyebutkan keterangan waktu yang lengkap tempat terjadinya tindak pidana," kata dia.
Kemas Roni melanjutkan, uang yang telah diterima oleh Pinangki telah digunakan dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usulnya. Kata dia, perbuatan Pinangki seperti apa yang didakwakan telah sah secara hukum.
Baca Juga: Jaksa Sebut Terdakwa Pinangki Samarkan Asal-usul Uang Suap Djoko Tjandra
"Bahwa berdasarkan dari berkas hukum perkara terdakwa telah menerima uang secara tidak sah tersebut kemudian menggunakan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tersebut, adalah pada satu kurun waktu yang sesuai dengan tempus delekti yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum yang akan dibuktikan oleh penuntut umum pada pemeriksaan pokok perkara," jelas dia.
Dengan demikian, jaksa meminta pada hakim untuk melanjutkan perkara dugaan kasus grarifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas nama Piangki Sirna Malasari. Selanjutnya, majelis hakim akan membacakan putusan sela pada hari ini sekitar pukul 14.00 WIB.
"Keputusan akan diambil hari ini. Untuk itu, akan kami skors sidang ini dan akan kami lanjutkan pada pukul 14.00 WIB," kata hakim ketua IG Eko Purwanto.
Berita Terkait
-
9 Transformasi Gaya Pinangki, Alim saat Bersidang Lepas Jilbab Setelah Bebas Penjara
-
Komentari eks Jaksa Pinangki Bebas, Bintang Emon Sebut Pemerintah Ingin Rakyatnya Masuk Surga
-
Pinangki Cs Dapat Diskon Hukuman dan Bebas Bersyarat, Eks Jubir KPK: Jangan Takut Korupsi!
-
Ragam Respons Bebasnya Pinangki, Rasa Keadilan Masyarakat Terusik
-
Mahfud MD Soal Puluhan Koruptor Bebas Bersyarat: Kita Tidak Bisa Ikut Campur
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian