Politikus PKS: Negara Ini Milik Rakyat, Bukan Perusahaan Keluarga

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR  Mulyanto kecewa dengan sikap pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya abai terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.

Menurut Mulyanto sikap tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi. Secara tidak langusung, kata dia, hal itu akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Mulyanto mengatakan seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktik dinasti politik.

“Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan “biologis” bukan “ideologis,” katanya.

Menurut dia bangsa ini bakal tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti dibiarkan selamanya, kata Mulyanto, Indonesia akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan.

"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” kata Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktik politik dinasti. Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” kata Mulyanto.

Baca Juga: Gaya Politik Makan di Warteg, Masuk Got, Naik Becak Nggak Laku Lagi di 2024