Suara.com - Tahun 2024, gaya politik pencitraan diprediksi bakal tak laku. Lantaran sampai kini ada traumatik dari masyarakat yang terlena, terpesona dan terpikat dengan gaya ini. Tapi buntutnya, justru kecewa yang dialami.
Selama ini, selain politik identitas dan politik dinasti, politik uang yang merajalela juga politik pencitraan sangat menonjol. Ada lagi model politik pencitraan contohnya makan nasi aking, masuk gorong-gorong, naik becak, makan di warteg sampai foto selfie bareng.
"Tapi, saya nilai barangkali saat ini pemilih lebih rasional. Saya prediksi ini tak akan laris lagi pada pilpres 2024," kata peneliti Political dan Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Kamis (22/10/2020).
Politik gaya merakyat semacam itu menurut Jerry pada dasarnya bukan tipikal cinta dan peduli rakyat kecil.
Dengan pengalaman-pengalaman merasakan pemilu yang lalu, kata Jerry, publik sudah sangat paham. "Kekuasaan menjadi nomor satu ketimbang kepedulian terhadap rakyat," katanya.
Jerry mengatakan antara political branding dan political imaging (politik pencitraan) korelasinya sangat erat.
Menurut analisis Jerry, pemilih di masa mendatang akan melihat action and contribution atau tindakan dan kontribusi dari para calon, bukan hanya pencitraan semata.
"Jadi gaya pura-pura merakyat, tapi pada dasarnya tak cinta rakyat. Contoh UU Omnibus Law Ciptaker, dimana para legislator yang terhormat cuek akan vox populi (suara rakyat). Oknum-oknum anggota DPR, bahkan capres hanya mau suara rakyat, tapi sudah duduk politik lupa diri muncul. Pemasungan hak rakyat banyak terjadi," kata Jerry.
Pemilih sudah bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar cinta rakyat atau hanya mau suara mereka.
Baca Juga: Tengku Kecewa Berat: Pemilu 2024 Singkirkan
"Media audio visual menjadi sasaran para calon jadi settingan. Pas lagi makan di warteg dan diambil gambar dan ditayangkan di televisi. Tapi black campaign and money politics masih tetap merajalela," katanya.
"Jangan lagi terjebak dengan menyamar jadi petani, lebih baik just the way you are atau apa adanya. Itu yang bakal disukai. Apalagi model blusukan bakal kurang diminati."
Politik ala blusukan sekarang masih banyak diperankan para aktor politik. Tapi, kata Jerry, publik tak bisa dibodohi dengan trick murahan seperti ini. "Saya percaya ini sudah usang."
"Publik sudah bosan dengan model dari capres, caleg sampai calon kepala daerah yang NATO (no action, talk only), Hanya bicara tanpa berbuat atau TMDL (talk more, do less) banyak bicara sedikit berbuat."
Berita Terkait
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
-
Tak Gentar Dijadikan Tersangka dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Senggol Gibran
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim