Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak anggaran daerah yang malah didiamkan di bank. Tak tanggung-tanggung, jumlah dananya mencapai Rp 252,78 triliun.
Tito menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut berkaitan dengan masih rendahnya realisasi anggaran daerah.
"Ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yangg kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun, ini total," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional yang dikutip melalui YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (23/10/2020).
Kalau misalkan diendapkan di bank, anggaran itu malah tidak beredar ke masyarakat. Justru menurut Tito, dana anggaran itu malah diedarkan oleh bank ke pengusaha tertentu.
"Ya, beredarnya mungkin ke apa, diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin mampu. Saya enggak ngerti apa ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas?" ujarnya.
Dengan melihat pola tersebut, mantan Kapolri itu menganggap realisasi APBD justru dijalankan oleh pengusaha bukan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan program tingkat pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak sinkron.
Karena temuan itu, Tito memohon kepada kepala daerah untuk tidak mencari aman soal anggaran. Namun yang ia inginkan justru para kepala daerah memanfaatkan betul dana yang ada untuk dijadikan program dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
"Ini dalam rangka pemulihan ekonomi, spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," tuturnya.
Baca Juga: Realisasi APBD Masih Rendah, Mendagri Tito Bakal Gencar Evaluasi Mingguan
Berita Terkait
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Fokus Pemulihan Warga
-
Mendagri Instruksikan Pemda Evaluasi Kelayakan Bangunan Gedung Bertingkat
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check