Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak anggaran daerah yang malah didiamkan di bank. Tak tanggung-tanggung, jumlah dananya mencapai Rp 252,78 triliun.
Tito menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut berkaitan dengan masih rendahnya realisasi anggaran daerah.
"Ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yangg kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun, ini total," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional yang dikutip melalui YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (23/10/2020).
Kalau misalkan diendapkan di bank, anggaran itu malah tidak beredar ke masyarakat. Justru menurut Tito, dana anggaran itu malah diedarkan oleh bank ke pengusaha tertentu.
"Ya, beredarnya mungkin ke apa, diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin mampu. Saya enggak ngerti apa ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas?" ujarnya.
Dengan melihat pola tersebut, mantan Kapolri itu menganggap realisasi APBD justru dijalankan oleh pengusaha bukan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan program tingkat pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak sinkron.
Karena temuan itu, Tito memohon kepada kepala daerah untuk tidak mencari aman soal anggaran. Namun yang ia inginkan justru para kepala daerah memanfaatkan betul dana yang ada untuk dijadikan program dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
"Ini dalam rangka pemulihan ekonomi, spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," tuturnya.
Baca Juga: Realisasi APBD Masih Rendah, Mendagri Tito Bakal Gencar Evaluasi Mingguan
Berita Terkait
-
Mendagri 5 Hari Hadir di NTT: Pemerintah Pusat Enggak Akan Tinggal Diam, Kita 'Keroyok' Semua!
-
Pelabuhan Maumere Tetap Beroperasi Normal Pascagempa
-
Tinjau Posko Gempa Maumere, Mendagri Puji Detail Data Pemkab Sikka
-
Usai Kericuhan Penurunan Merah Putih, Kapolri Pastikan Aceh Terkendali
-
Dudung Sebut Kericuhan di Aceh Cuma Ulah Oknum: Rakyat Aceh Itu NKRI
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung