Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak anggaran daerah yang malah didiamkan di bank. Tak tanggung-tanggung, jumlah dananya mencapai Rp 252,78 triliun.
Tito menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut berkaitan dengan masih rendahnya realisasi anggaran daerah.
"Ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yangg kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun, ini total," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional yang dikutip melalui YouTube Kemenko Perekonomian, Jumat (23/10/2020).
Kalau misalkan diendapkan di bank, anggaran itu malah tidak beredar ke masyarakat. Justru menurut Tito, dana anggaran itu malah diedarkan oleh bank ke pengusaha tertentu.
"Ya, beredarnya mungkin ke apa, diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin mampu. Saya enggak ngerti apa ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas?" ujarnya.
Dengan melihat pola tersebut, mantan Kapolri itu menganggap realisasi APBD justru dijalankan oleh pengusaha bukan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan program tingkat pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak sinkron.
Karena temuan itu, Tito memohon kepada kepala daerah untuk tidak mencari aman soal anggaran. Namun yang ia inginkan justru para kepala daerah memanfaatkan betul dana yang ada untuk dijadikan program dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
"Ini dalam rangka pemulihan ekonomi, spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," tuturnya.
Baca Juga: Realisasi APBD Masih Rendah, Mendagri Tito Bakal Gencar Evaluasi Mingguan
Berita Terkait
-
Mendagri Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi Dalam Peringatan HUT ke-15 BNPP
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka