Realisasi APBD Masih Rendah, Mendagri Tito Bakal Gencar Evaluasi Mingguan

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah daerah tergolong masih rendah. Karena itu ia memutuskan untuk menggelar evaluasi mingguan guna mendorong realisasi APBD.

Tito akan memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengecek realisasi belanja APBD di daerah-daerah.

Hal itu disampaikan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 bertajuk Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju di Kantor Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

"Untuk itulah rekan-rekan sekalian dalam waktu lebih kurang dua bulan ini dari kami Kemendagri sebagai pembina dan pengawas, kami akan melakukan evaluasi mingguan mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah akan kita dorong," kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) agar dapat menjaga konsistensi antara pendapatan dan belanja daerah. Ia mengungkapkan kalau berbagai skema telah diupayakannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membantu daerah melalui dana insentif.

Meski demikian, pemerintah pusat berharap Pemda berinovasi untuk menjaga stabilitas dan inflasi ekonomi di daerahnya masing-masing.

Lebih jauh, Tito menyinggung aspek sosial-ekonomi yang juga ikut terdampak adanya pandemi Covid-19. Melihat bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, ditambah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, dibutuhkan rasionalisasi anggaran daerah.

Karena itu, Tito berharap agar daerah bisa memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk menghidupkan perekonomian di daerahnya masing-masing.

Selain itu, ia mendorong setiap daerah dapat bekerja sama untuk menyediakan supply yang dibutuhkan daerah lain sehingga tidak terjadi over supply.

Baca Juga: Mendagri Tito Minta Oknum KPU - Bawaslu Bandel Dipidana

"Kita bisa melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah, bisa dilaksanakan daerah-daerah yang memiliki produk yang berlebihan di bidang A itu bisa bekerja sama dengan daerah yang produk A itu diperlukan oleh mereka," imbuhnya.