Suara.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara terkait pembangkangan sipil menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belakangan ini ramai terjadi.
Yasonna Laoly menyatakan kekesalannya sampai menilai seolah-olah seperti akan terjadi kiamat saja.
Menurut Yasonna Laoly, ajakan pembangkangan sipil merupakan bentuk provokasi dan politik untuk tidak percaya kepada pemerintah.
Adanya pembangkangan sipil dirasanya justru akan menimbulkan masalah baru. Sebab tidak semua paham dengan konsepnya.
"Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan," ujarnya dilansir dari Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Oleh sebab itu, Yasonna Laoly dalam acara bincang ROSI Kompas TV mengajak para aktivis dan akademisi yang menyerukan pembangkangan sipil agar mengikuti jalur formal saja.
Menurutnya, ketidakpuasan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa langsung disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa perlu menciptakan kegaduhan.
"Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, gak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taat lah," kata Yasonna Laoly.
"Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil," sambungnya.
Baca Juga: Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi, Rocky: Melayani Kecurigaan Publik
Lebih lanjut lagi, Yasonna Laoly pun mengaku kesal dengan para penyeru pembangkangan sipil yang mengajak masyarakat untuk tak percaya lagi dengan MK.
Yasonna Laoly mengatakan cara berpikir seperti itu justru menunjukkan adanya kemunduran. Oleh sebab itu, ia menjadi setengah malu dibuatnya.
"Kalian ke DPR gak percaya, ke pemerintah, ke MK gak percaya. Hanya percaya diri sendiri. Come on. Ini monopoli kepercayaan diri sendiri," ujarnya dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly pun mengaku pasrah. Sebab, menurutnya sekencang apapun pemerintah menjelaskan ujungnya tetap tidak akan diterima. Pasalnya Yasonna menuding mereka sudah memonopoli diri sendiri.
"Sudah dibelakangnya apriori. Sudah suudzon, memonopoli diri sendiri," tegasnya.
Yasonna Laoly merasa gerakan pembangkangan sipil ini seolah menghalalkan segala cara agar bisa membatalkan Omnibus Law. Ia juga khawatir aksi tersebut juga ditunggangi oleh para pemain politik yang memiliki tujuan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Jabodetabek Berpotensi Dilanda Hujan Petir dan Angin Kencang di Malam Takbiran
-
Drama Mudik di Senen: Ditipu Tiket Rp540 Ribu, Pasutri Beruntung Diselamatkan Aksi Cepat Polisi
-
Iran Serang Yerusalem Barat, Haifa, dan Pangkalan AS di UEA dalam Fase Lanjutan Operasi Militer
-
Nelayan Terombang-ambing 15 Jam di Perairan Manokwari, Tim SAR Turun Tangan
-
Sabu Rp25,9 Miliar Disembunyikan di Ban Towing, Jaringan Narkoba MedanJakarta Dibekuk Saat Mudik
-
Misteri Hutan Batumeungpeuk, Kerangka Manusia Tanpa Identitas Gegerkan Warga Banjarwangi Garut
-
Bamsoet: Negara Bukan Dalang Teror Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
H-1 Lebaran, Loket Bus di Terminal Pulo Gebang Mulai Tutup
-
Korlantas Hentikan One Way Nasional Mudik Lebaran 2026, Lalu Lintas Kembali Normal
-
Agenda Lebaran Prabowo 2026: Takbiran di Sumut, Salat Id di Aceh