Suara.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara terkait pembangkangan sipil menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belakangan ini ramai terjadi.
Yasonna Laoly menyatakan kekesalannya sampai menilai seolah-olah seperti akan terjadi kiamat saja.
Menurut Yasonna Laoly, ajakan pembangkangan sipil merupakan bentuk provokasi dan politik untuk tidak percaya kepada pemerintah.
Adanya pembangkangan sipil dirasanya justru akan menimbulkan masalah baru. Sebab tidak semua paham dengan konsepnya.
"Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan," ujarnya dilansir dari Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Oleh sebab itu, Yasonna Laoly dalam acara bincang ROSI Kompas TV mengajak para aktivis dan akademisi yang menyerukan pembangkangan sipil agar mengikuti jalur formal saja.
Menurutnya, ketidakpuasan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa langsung disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa perlu menciptakan kegaduhan.
"Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, gak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taat lah," kata Yasonna Laoly.
"Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil," sambungnya.
Baca Juga: Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi, Rocky: Melayani Kecurigaan Publik
Lebih lanjut lagi, Yasonna Laoly pun mengaku kesal dengan para penyeru pembangkangan sipil yang mengajak masyarakat untuk tak percaya lagi dengan MK.
Yasonna Laoly mengatakan cara berpikir seperti itu justru menunjukkan adanya kemunduran. Oleh sebab itu, ia menjadi setengah malu dibuatnya.
"Kalian ke DPR gak percaya, ke pemerintah, ke MK gak percaya. Hanya percaya diri sendiri. Come on. Ini monopoli kepercayaan diri sendiri," ujarnya dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly pun mengaku pasrah. Sebab, menurutnya sekencang apapun pemerintah menjelaskan ujungnya tetap tidak akan diterima. Pasalnya Yasonna menuding mereka sudah memonopoli diri sendiri.
"Sudah dibelakangnya apriori. Sudah suudzon, memonopoli diri sendiri," tegasnya.
Yasonna Laoly merasa gerakan pembangkangan sipil ini seolah menghalalkan segala cara agar bisa membatalkan Omnibus Law. Ia juga khawatir aksi tersebut juga ditunggangi oleh para pemain politik yang memiliki tujuan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta
-
AI 'Bunuh' Media? Investor Kelas Kakap Justru Ungkap Peluang Emas, Ini Syaratnya
-
Mandiri Mikro Fest 2025, Langkah Bank Mandiri Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
-
Siasat Licik Bandar Libatkan Anak Jadi Kurir Narkoba, Bareskrim: Supaya Gampang Lepas!
-
PLN - BKPM Perkuat Kolaborasi di Sektor Ketenagalistrikan: Dorong Pertumbuhan Investasi