Suara.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI Abu Dhabi menganggap isu tukar lahan di balik pengabadian nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu jalan di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai informasi hoaks yang menyesatkan. Pendiri Watchdoc dan pegiat HAM, Dhandy Laksono pun membantah kalau informasi tersebut masuk kategori yang menyesatkan.
"Singkat saja. Tak ada yang menyesatkan," kata Dhandy melalui akun Twitternya @Dhandy_Laksono pada Sabtu (24/10/2020).
Dhandy lantas menanyakan balik terkait argumen KBRI Abu Dhabi kalau pengabadian nama Jokowi sebagai salah satu jalan di Abu Dhabi adalah sebagai bentuk kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI dan UEA.
Apabila indikator kemajuan kerja sama bilateral antar negara itu juga termasuk soal proyek ibu kota, menurut Dhandy, Merah memiliki hak untuk menyampaikan opininya.
"Bagaimana mengukur klaim 'memajukan hubungan bilteral'? Kalau salah satu indikatornya peningkatan deal ekonomi, termasuk proyek ibu kota negara, maka @Merah_Johansyah sebagai warga negara berhak memaknai indikator itu dengan caranya," ujarnya.
Kemudian, Dhandy juga menganggap kalimat memajukan hubungan bilateral yang digunakan KBRI Abu Dhabi merupakan bahasa birokrat yang biasa digunakan oleh mahasiswa jurusan Hubungan Internasional semester awal.
Sedangkan Merah, dinilai sedang beropini tidak menggunakan bahasa birokrat seperti KBRI Abu Dhabi.
"@kbriabudhabi kalimat 'memajukan hubungan bilateral' itu bahasa birokrat, abstrak, dipakai diplomat atau anak HI semester awal," ucapnya.
"Nah, @Merah_Johansyah bukan bicara dalam bahasa dinas KBRI. Bukan berarti menyesatkan, apalagi hoaks," sambung Dandhy.
Baca Juga: Isu Tukar Lahan di Balik Nama Jalan Jokowi, KBRI Abu Dhabi: Menyesatkan
Sebelumnya, akun Twitter KBRI Abu Dhabi dihujani permintaan tanggapan dari warganet terkait sebuah cuitan dari Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menduga adanya penukaran nama jalan dengan lahan di Kalimantan Timur untuk UEA.
Banyaknya permintaan yang diajukan warganet tersebut, pihak KBRI Abu Dhabi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak beropini tanpa dasar.
"KBRI mengimbau semua pihak agar tidak sembarang mengambil kesimpulan, apalagi membuat hoaks berdasarkan cocoklogi yang serampangan," tuturnya.
"Kita harus objektif menilai sesuatu. Silakan riset dan banyak baca tentang kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI-UEA dalam beberapa tahun terakhir."
Mulanya, Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengungkap ada dugaan nama jalan Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebagai hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020) kemarin.
Berita Terkait
-
Situasi Memanas: Otoritas UEA Tutup Ruang Udara, Ini Imbauan Khusus Bagi WNI di Abu Dhabi!
-
Rapat Perdana di DPR, Natalius Pigai Tegaskan Dirinya Menteri Punya Visi Misi Bukan Mau Merusak
-
Peringatan 26 Tahun Reformasi, Aktivis dan Pegiat HAM Gelar 2000 Tengkorak dan 1000 Kuburan Korban Pelanggaran HAM
-
Rekam Jejak Haris Azhar, Pegiat HAM yang Dilaporkan Luhut dan Kasusnya Bakal Disidang
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya