Suara.com - Dalam kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menunjuk CEO GoJek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Tak terasa jabatan yang diemban Nadiem Makarim sudah 1 tahun saja, selama waktu tersebut tantangan yang dihadapi Nadiem sebagai Mendikbud juga beragam, yang paling menyita perhatian adalah soal Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Bengkulu, Nihan pun mengomentari kinerja 1 tahun Mendikbud Nadiem Makarim tersebut, menurut dia kinerja 1 tahun Nadiem Makarim ada lebih dan kurangnya.
"Lebihnya ada bantuan kuota belajar bagi anak-anak dan guru ini sangat membantu, karena harga internet cukup mahal," kata Nihan dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (25/10/2020).
Namun begitu kata dia, program ini tak semuanya bisa dirasakan manfaatnya, terutama untuk para anak miskin di daerah. Dia berdalih banyak anak dari keluarga miskin di daerah yang justru tidak mendapatkan kuota belajar dari pemerintah.
"Kurangnya lebih banyak, keluarga miskin di daerah ini banyak yang tak dapat bantuan kuota belajar dari pemerintah, kenapa engga dapat karena anak-anak ini tidak memiliki perangkat untuk melakukan PJJ," katanya.
Tak hanya itu, kata Nihan, banyak anak-anak miskin di daerah yang dapat kuota belajar tapi jaringan internet di daerahnya yang bermasalah, sehingga tidak bisa melakukan PJJ.
Selain itu, rapor merah Nadiem Makarim juga terletak pada rencana penyaluran kuota belajar yang tidak sesuai dengan rencana.
"Karena di daerah banyak sekali yang menanyakan kenapa di sini belum dapat kuota internet tapi daerah yang sudah dapat," katanya.
Baca Juga: Ngeluh, Banyak Guru dan Pelajar Belum Dapat Kuota Gratis dari Kemendikbud
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan berupa kuota internet gratis kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.
Rencananya bantuan tersebut akan dibagikan selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang berlangsung mulai bulan September hingga Desember 2020.
Setiap bulan, siswa akan mendapat kuota internet gratis sebesar 35 GB, sementara guru menerima 42 GB. Para mahasiswa dan dosen pun juga mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB per bulannya.
Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam insentif ini sebesar Rp 8,9 triliun. Adapun Rp 7,2 triliun digunakan untuk memberikan kuota gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.
Sementara Rp 1,7 triliun lainnya diketahui dialokasikan untuk para para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.
Tag
Berita Terkait
-
Diplomasi Sandi Wi-Fi: Kisah Sedekah Sinyal dan Solidaritas di Gang Sempit
-
Siapa Ojol dan Pedagang Online yang Gugat Praktik Kuota Internet Hangus ke MK?
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
111.500 GB Kuota Internet dari Telkom Disalurkan ke 21 Sekolah di Wilayah 3T
-
Siswa SMAN 72 Terapkan Pembelajaran Online 34 Hari untuk Redam Trauma Usai Ledakan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Pelantikan Februari, Satu Nama Kuat Calon Wamenkeu Sudah 'Sowan' ke Purbaya
-
Pesan Tegas Komisi III DPR: Keadilan di Atas Kepastian Hukum, Kasus Hogi Minaya Wajib Dihentikan
-
Sudah Temui Sudrajat Pedagang Es Jadul, Komandan Kodim: Masalah Selesai Secara Kekeluargaan
-
Akui Salah Terapkan Pasal di Kasus Hogi Hinaya, Kapolresta Sleman Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia
-
Buruh Jakarta Masih Ngotot Tolak Gaji Rp5,7 Juta, Pramono Anung: Urusan UMP Sudah Selesai!
-
KPK Periksa Seorang Pegawai BUMN dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Ada Demo di Depan Kantor Wapres Kebon Sirih, Massa Aksi: Ijazahmu Mana?
-
Satpol PP DKI Bakal Gelar Operasi Senyap Sasar Peredaran Tramadol di Jakarta
-
Berawal dari Teguran, Warga Cengkareng Justru Jadi Korban Keganasan Pencuri Kabel
-
Anggota Komisi III DPR 'Semprot' Kapolres Sleman: Kalau Saya Kapolda, Anda Sudah Saya Berhentikan